Archive - Berita

March 9th, 2010

Dana Pendidikan Aman

Manado-Pemerintah Provinsi Sulut menegaskan penambahan dana Pilkada menjadi 114 miliar rupiah dari usulan KPUD 90 miliar, tidak menggunakan dana insentif yang di peruntukkan bagi sektor pendidikan. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana Pilkada dilakukan terhadap beberapa pos anggaran yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

PDS Incar SHS di Pilkada

Manado-Tingkat elektabilitas dan kepopuleran Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS), calon resmi Partai Demokrat (PD) di pentas suksesi gubernur Sulut 2010-2015, yang tinggi menuai perhatian besar berbagai Parpol. Salah satunya adalah Partai Damai Sejahtera (PDS).

Bahkan PDS tak malu-malu lagi mengungkapkan keinginan untuk berpasangan dengan PD, dalam hal ini menjadi calon papan duanya dari SHS. Hal tersebut diungkapkan partai bernafaskan Kristen itu saat sidang paripurna pembahasan dana Pilkada di Gedung Cengkih Sario, Selasa (09/03).

March 8th

Kejati Sulut Didesak Periksa Keuangan Minsel

Manado-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut didesak agar segera memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Pasalnya menurut Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI), Sulut, Herry Plangiten, hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pada tahun 2006-2008 telah dinyatakan disclaimer atau tidak wajar.

“Kejati jangan diam saja. Apalagi sudah ada data dari BPK. Jangan tebang pilih. Sebab laporan keuangan Minsel ternyata lebih buruk dari laporan keuangan Kabupaten Talaud,”sergah Plangiten pada sulutonline, Senin (08/03).

Theo Cs Dituding Politisasi Warga GMIM

Manado-Sejumlah tokoh papan atas Partai Golkar dituding melakukan politisasi terhadap warga GMIM Sulut demi kepentingan Pilkada Gubernur 2010-2015. Tudingan tajam ini dilontarkan Max Willar, alumnus Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan Kepala Perwakilan Yayasan AZR Wenas, bidang perguruan tinggi di Jakarta.

Sulut Terima Dana PMKS 15 Miliar

Manado-Ini kabar gembira bagi warga Sulut. Betapa tidak, tahun 2010 ini Sulut mendapatkan alokasi dana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 15 miliar rupiah dari Departemen Sosial. Dimana anggaran ini ditujukan untuk membiayai sejumlah kegiatan pengentasan kemiskinan di bumi Nyiur Melambai.

Pelepasan Hutan di Sulut merupakan Kebijakan Pro Rakyat

Manado-Menyusul maraknya penolakan masyarakat atas rencana alih fungsi hutan di Sulut, ditanggapi Kadis Kehutanan Ir Rachmat Mokodongan. Kepada sejumlah wartawan, Senin (08/03), dia mengatakan, pelepasan hutan tersebut merupakan kebijakan yang pro rakyat.

Tolak Reklamasi Pantai Malayang!

Manado-Pantai adalah masa depan anak cucu kita nanti. Sayang, laut beserta isinya yang menjadi tumpuan di masa depan telah dirusak oknum-oknum serakah. Buktinya, setelah pantai Pondol hilang, kini pantai Malalayang akan digerus menjadi hamparan berbatu dan bakal di penuhi gedung –gedung congkak.

March 5th

Wilar: Preseden Buruk Jika Pilkada Ditunda

Manado-Mencuatnya wacana penundaan Pilkada Sulut hingga bulan September mendatang, langsung ditanggapi sejumlah elemen masyarakat. Bahkan tokoh senior KPG Yogya Max Wilar, menilai, jika itu terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi KPUD Sulut.

March 4th

Pemprov Tekan Angka Pengangguran di Sulut

Manado-Pemerintah Provinsi terus berusaha menekan angka penganggran di Sulut. Bahkan melalui Dinas Koperasi tetap melakukan terobosan untuk pengentasannya. Bahkan menurut Robbert Assa SE Kepala Dinas Koperasi Sulut, pihaknya saat ini sedang menggiatkan program penumbuhan seribu sarjana wirausaha baru.

“Program ini ditargetkan bagi sarjana-sarjana baru yang masih mencari pekerjaan, atau sedang mengganggur,” terang Assa pada wartawan, Kamis (04/03).

Pencemaran Nama Baik SHS Diseriusi Polda

Manado-Polda Sulut terus menseriusi laporan pencemaran nama baik Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) yang diajukan Pemprov Sulut beberapa pekan lalu. Buktinya, sampai saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Demikian dikatakan Kapolda Sulut, Brigjen Pol Hertian Yunus melalui Kabid Humas, AKBP Benny Bella.

“Yang pasti laporan Pemprov Sulut terus kami kembangkan. Dan saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti-bukti dana keterangan para saksi,”terang Bella pada sejumlah wartawan, Kamis (04/03).