Wagub Ingatkan Bupati –Walikota Tidak Lari Dari Aturan

Wagub Ingatkan Bupati –Walikota Tidak Lari Dari AturanWagub Ingatkan Bupati –Walikota Tidak Lari Dari Aturan


Manado-
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil, Senin (13/08) secara resmi membuka rapat kerja Gubernur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, di hotel Sintesa Peninsula Manado.

Rapat yang diselenggarakan langsung oleh biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut tersebut dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se Sulut, unsur Forkpimda Sulut, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Dr. I Made Suwandi, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Dr Sirajudin Nonci, instansi vertical, serta SKPD terkait Pemprov Sulut.

Dalam sambutannya, Kansil menegaskan bahwa untuk menjawab peluang sekaligus ruang gerak yang diakibatkan oleh reformasi, pihak pemerintah maupun para stakeholder harus semakin sensitive dan responsive terhadap peluang dan tantangan yang ada. Tindakan responsive yang dimaksud antara lain mampu melakukan terobosan, pemikiran kreatif dan inovatif, serta memiliki wawasan futuristik, sistemik, dan antisipatif dalam meminimalisir resiko optimalisasi berbagai sumber daya potensial sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

‘’Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus terus bersinergi dalam berbagai program pemerintahan. Jangan lari dari aturan,’’ tegas mantan Kadis Diknas Sulut tersebut.

Salah satu sinergitas yang harus terus diperhatikan pihak Kabupaten/Kota dan Provinsi yakni menyangkut upaya pengurangan resiko dan antisipasi dampak bencana dengan memperhatikan strategi implementatif mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, monitoring dan evaluasi, sampai tahap implementasi kebijakan penanggulangan bencana.

‘’Selanjutnya saya mengharapkan konsistensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian tertib administrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil termasuk suskses penyelenggaraan e-KTP dan juga upaya penyelesaian permasalahan batas yang sampai saat ini masih menjadi polemik,’’ ujar Kansil.

Masalah sinergitas tersebut juga diiyakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Dr I Made Suwandi. Malah secara tegas Suwandi mengatakan bahwa revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sementara dikaji sekarang akan semakin memperjelas peranan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

‘’Intinya saat ini kami sedang berupaya bagaimana mencegah Bupati/Walikota supaya tidak langsung ke pusat tapi harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah,’’ terang Suwandi. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options