Sahkan 6 APBD Induk, Bupati Sehan Bangga 5 Tahun Kolaborasi Eksekutif-Legislatif

Bupati Sehan Landjar saat diwawancarai di loby kantor gubernurBupati Sehan Landjar saat diwawancarai di loby kantor gubernur

Manado-Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar berbangga hati atas kolaborasi kerja eksekutif dan legislatif.

Dihitung masa periode DPRD Boltim 2014-2019, atau 5 tahun, kolaborasi eksekutif-legislatif Boltim akan menghasilkan 6 Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk.

Demikian disampaikan Sehan, mengacu rencana DPRD Boltim mengesahkan Perda APBD Induk 2020, Kamis (12/9/2019).

"APBD Induk 2020 ditetapkan tanggal 12, sudah dijadwalkan," kata dia kepada wartawan I loby kantor gubernur Sulut, Selasa (10/09/2019).

Sehan mengatakan, APBD Induk 2020 akan ditetapkan sebesar Rp 645 miliar"Salut atas kinerja DPRD Boltim, bersama sekitar 1.800 PNS. DPRD masa bakti hanya 5 tahun kemudian menetapkan 6 APBD Induk, kemudian PNS yang melakukan perencanaan secara matang di tengah keterbatsan," kata dia.

Sehan bukan tanpa alasan menetapkan APBD jelang berakhir masa periodisasi DPRD Boltim 2014-2019.
Sebelum masuk DPRD 2019-2024 ia ingin APBD sudah ditetapkan, mengingat jika menunggu DPRD baru masih ada masa orientasi yang menurutnya bisa berlangsung 2-3 bulan, diprediksi bisa mengganggu proses penetapan APBD 2020.

Bupati mengatakan, APBD Induk ditetapkan berdasarkan metode anggaran pagu indikatif. Andai meleset dari perencanaan, DPRD dan Pemerintah tinggal melakukan, semisal kalau pagu anggarannya lebih dari yang ditetapkan.
Bupati Sehan Landjar berharap PAD capai 30 miliar
Sehan mengatakan, APBD Induk 2020 fokusnya lebih banyak ke infrastruktur, jika ditotal tidak boleh kurang dari 64 persen untuk kepentingan publik"Kita tekan pengeluaran misalnya pengadaan kendaraan," kata dia.

Khusus anggaran di desa, Sehan mengatakan menganggarkan dana 10 persen lebih dari APBD, apalagi Boltim sedang menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Pajak bumi Bangunan (PBB).

Sementara itu, Sehan Landjar makin terpacu meningkatkan pendapatan Asli Daerah setelah meneken kerja sama yang difasilitasi KPK.

Sehan mengatakan, PAD Boltim saat ini hanya Rp 15 miliar, padahal melihat potensi itu bisa lebih besar."Seharusnya bisa dapat Rp 30 miliar, " ujarnya.

Sehan mengatakan, satu potensi yang ada Pajak Bumi Bangunan, persoalannya wajib pajak banyak yang menunggak pembayaran sehingga membuat target PAD tak capai.

Semisal wajib pajak punya kebun cengkih dan kelapa yang luas di Boltim, tapi tinggalnya di Manado atau Jakarta.

Petugas sulit menagih. Sehan sampai kepikiran, hasil panen kebun baiknya disita untuk bayar pajak. Ia mengatakan, memang hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkat PAD ke depan. (tim/sulutonline)