SHS Ajak Bupati/Walikota Terus Berkoordinasi

Gubernur Dr SH Sarundajang saat rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerahGubernur Dr SH Sarundajang saat rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah

Manado-Guna menyatukan persepsi dan interpretasi dalam memaksimalkan capaian tugas pemerintahan serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemprov Sulut melalui Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov, Selasa (23/10), menggelar rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah.

Rapat yang dibuka Gubernur Sulawesi Utara Dr SH Sarundajang tersebut dihadiri anggota Forkopimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota se Sulut, dan para anggota forum pimpinan daerah Kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Sarundajang kembali mengingatkan sejumlah Bupati/Walikota untuk terus berkoordinasi mengingat pentingnya manfaat dari koordinasi itu sendiri. ‘’Kita harus senantiasa membangun kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan. Pada ranah inilah koordinasi memegang peranan pentingnya,’’ ujar Sarundajang seraya menambahkan, semua pihak harus terus memastikan bahwa Sulut bebas dari ancaman dan gangguan Kamtibmas, karena stabilitas daerah menjadi point penting pembangunan.

Menurut Gubernur pilihan rakyat tersebut, saat ini sedang dipersiapkan pembangunan pelabuhan internasional Bitung, up grate bandara Sam Ratulangi, jalan tol Manado-Bitung, dan persiapan pembangunan rel kereta api sebagai salah satu dari 4 new initiative Pemprov untuk menunjang Sulut pada koridor 4 dari koridor ekonomi Indonesia (KEI) dalam masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

‘’Kaitan dengan itu, sangat dibutuhkan dukungan, kerjasama dan peran aktif semua pihak termasuk dalam hal pembebasan lahan,’’ tegas Sarundajang sembari menambahkan bahwa secara khusus untuk pembebasan lahan jalan tol Manado-Bitung maka jika pemiliknya tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, panitia akan menitipkan uang pembayaran di pengadilan.

Terkait penyelesaian batas wilayah, Sarundajang memberikan penekanan untuk jangan berlarut-larut apalagi sampai dipolitisi. ‘’Dan yang utama harus sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan,’’ tukas Doktor Honoris Causa tersebut.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mecky M Onibala M.Si dalam laporan penyelenggaraan menegaskan bahwa tujuan dilaksanakannya rapat fasilitisai ini adalah untuk semakin mensinergiskan peningkatan stabilitas wilayah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban,pertahanan keamanan territorial wilayah dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Sulut. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.