Wilar: Preseden Buruk Jika Pilkada Ditunda

Manado-Mencuatnya wacana penundaan Pilkada Sulut hingga bulan September mendatang, langsung ditanggapi sejumlah elemen masyarakat. Bahkan tokoh senior KPG Yogya Max Wilar, menilai, jika itu terjadi maka akan menjadi preseden buruk bagi KPUD Sulut.

“Ya, selain menjadi preseden buruk, juga akan berbias pada tertib pemerintahan di Sulut pada umumnya. Seharusnya Dewan Sulut mengambil sikap dan menegur KPUD. Ini potret inkonsistensi KPUD. Ingat, agenda demokrasi termasuk Pilkada Sulut adalah serangkaian ketertiban sipil yang niscaya dan harus dikawal secara ketat oleh Dewan Sulut dan tidak boleh dibiarkan,”sergah Wilar pada sulutonline, Jumat (05/03).

Senada dengan itu, pemerhati sosial politik Sulut, Joppie “ Tuama” Worek, justru curiga dengan wacana penundaan Pilkada ke bulan September. “Jangan-jangan ini sengaja dilakukan KPUD. Karenanya mereka harus bertanggung jawab secara moral dan hukum,”tegasnya.

Sebab kata Worek, tidak ada alasan menunda Pilkada. "Bahkan sampai saat ini KPUD belum melakukan tahapan Pilkada. Padahal dalam UU secara tegas mengatakan tidak ada alasan menunda Pilkada selain bencana alam atau kejadian luar biasa. Apakah KPUD mau tunggu bencana alam baru bikin tahapan Pilkada. KPUD jangan coba main api dan mengangkangi UU," ketusnya.

Sementara itu, menurut Rivai Poli, Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Sulut, mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak, apalagi memulai tahapan, karena belum ada kepastian anggaran. Sebab kata dia, kewenangan penentuan anggaran ada di Pemprov dan Deprov. Begitu anggaran disetujui dan ditetapkan, KPUD langsung memulai tahapan. Seperti itu,”katanya. (BR/sulutonline)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.