Pelepasan Hutan di Sulut merupakan Kebijakan Pro Rakyat

Manado-Menyusul maraknya penolakan masyarakat atas rencana alih fungsi hutan di Sulut, ditanggapi Kadis Kehutanan Ir Rachmat Mokodongan. Kepada sejumlah wartawan, Senin (08/03), dia mengatakan, pelepasan hutan tersebut merupakan kebijakan yang pro rakyat.

Sebab kata dia, pelepasan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan pemukiman merupakan langkah pembantuan Pemprov agar masyarakat lebih mudah mengurus sertifikat lahan yang ditempati. Mokodongan menambahkan, warga yang telah membangun rumah baik semi permanen maupun permanen dalam areal kawasan hutan, selama ini kesulitan untuk mengurus sertifikat lahan menyusul belum adanya alih fungsi kawasan hutan.

Nah, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 yang menjadi landasan hukum pemerintah provinsi dalam melepas kawasan hutan di lokasi pemukiman tersebut, memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikat lahan. Karenanya Mokodongan menyayangkan adanya penolakan sejumlah pihak terhadap kebijakan pro-rakyat tersebut.

Lebih jauh Mokodongan mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir luas hutan akan berkurang pasca pemberlakuan alih fungsi tersebut. Karena pemerintah akan mengganti hutan yang dilepaskan dengan hutan baru di wilayah lain. “Mengenai prosentase penggantian telah diatur dalam PP nomor 10 tahun 2007,”katanya. (BR/sulutonline)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.