Kantor Gubernur Digoyang Demo Mafia Tanah

Perwakilan KPPA saat orasi menuntut pemerintah menindak mafia tanahPerwakilan KPPA saat orasi menuntut pemerintah menindak mafia tanah

Manado-Ratusan warga gabung masyarakat dari Kelurahan Sindulang, Maasing, Buha, Bumi Nyiur, menyatroni kantor gubernur, Rabu (0512). Mereka berdemo menuntut agar pemerintah memberantas mafia tanah.

Diketahui, ratusan warga gabung beberapa kelurahan di Manado tersebut terancam kehilangan tempat tinggal akibat permainan para mafia tanah. Alhasil, kantor gubernur pada siang itu, ramai dengan para ibu-ibu rumah tangga yang ikut demo.Bermodalkan pengeras suara, suasana Kantor Gubernur dibuat riuh, apalagi pendemo ikut mambawa alat musik sembari menyanyi.

Tuntutan warga agar Pemprov menyelesaikan persoalan itu dengan memanggil pihak terkait yang berwenang soal pertanahan. Aksi demo mendapat penjagaan ketat, Polisi dan Sat Pol PP. Para pendemo diterima Asisten I Mecky Onibala.

Sebelumnya warga berkumpul di Taman kesatuan Bangsa, kemudian melanjutkan aksi di Polresta Manado, Kantor Walikota Manado, terakhir di Kantor Gubernur. Pemprov Sulut pun jadi sasaran kritis pedas. Pendemo menuding pemerintah tak becus, dan terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut sejak dulu, tanpa solusi. Warga mendesak Pemprov tak berpangku tangan, menyaksikan ratusan warganya bakal kehilangan tempat tinggal. Selain masalah pertanahan, para demonstran juga menyoroti praktek mafia BBM.

Rusli Umar, koordinator aksi demo dengan nada tinggi dalam orasinya menuntut sikap tegas Pemprov menyelesaikan persoalan itu. Dia menuding adanya keterlibatan oknum aparat, dan organisasi masyarakat ikut melindungi aset-aset yang jadi sengketa, "Keberadaan oknum-oknum tersebut justru membuat warga masyarakat terintimidasi,"teriaknya.

Sementara Drs Mecky Onibala, Asisten I Pemprov Sulut mewakili Gubernur, saat menerima para demonstran di halaman kantor gubernur mengatakan, Pemprov akan mengundang resmi pihak berwenang untuk mencari tahu duduk masalah.
 Asisten I Drs Mecky Onibala diapit Polisi dan Sat Pol PP saat menerima para demonstran
"Dalam waktu dekat ini kami akan undang BPN Sulut, BPN Manado, kepolisian dan perwakilan warga, kita bahas duduk masalahnya dan cari solusi. Yang pasti Pemprov tidak akan membiarkan rakyatnya,"katanya.

Berikut 7 point tuntutan warga yang dibacakan Rusli Umar dari Komite Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) Sulut;
1. Mendesak agar Pemprov Sulut mengusut tuntas semua praktek mafia tanah.
2. Realisasikan Reforma Agraria.
3. Batalkan semua kepemilikan pribadi warisan colonial Belanda.
4. Kembalikan tanah-tanah rakyat yang diambil oleh pemodal besar.
5. Mengusut tuntas semua praktek mafia BBM.
6. Melindungi aktivitas pengecer BBM dengan memberikan payung hokum yang jelas.
7. Tarik semua aparat TNI/Polri yang berada dilokasi sengketa tanah. (Tim/sulutonline).
.

Thank you, I have just been

Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for a long time and
yours is the greatest I have discovered so far. However, what concerning the bottom line?

Are you positive in regards to the source?

Fastidious response in return

Fastidious response in return of this issue with genuine arguments
and telling all regarding that.

What a data of un-ambiguity

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how concerning unexpected emotions.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.