Kupas Tuntas LKPD Sulut oleh BPK

Manado- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut berikut 15 Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2011, di kupas tuntas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut.

"BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Kepala Sub Bidang Auditorat II Sulawesi Utara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AM Bagus Pantja, saat memberikan materi pada pelaksanaan "Media Workshop" bertajuk Kupas Tuntas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2011 dan Hasilnya, di Gran Kawanua Hotel, Manado, Jumat (07/12).

Ditegaskannya, tugas pemeriksaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dikatakannya, suatu LKPD diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) apabila LKPD disajikan secara wajar dalam semua hal yang materialnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) apabila LKPD disajikan secara wajar, dalam semua hal yang materialnya sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak pada hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Sedangkan untuk pemberian opini Tidak wajar (TW) apabila tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materialnya sesuai dengan SAP, dan pemberian opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) apabila pemeriksa tidak menyatakan opini atas LKPD.

Bagus mengatakan, pada LKPD masih ditemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), di mana masih ditemukan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, serta kelemahan struktur pengendalian internal.

Selain pada sisi SPI masih juga ditemukan kelemahan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, daerah, BUMD ataupun BUMN, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Dia mencontohkan, indikator terjadinya kerugian negara, daerah, BUMN atau BUMD dapat berupa uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Contoh lainnya adalah kekurangan penerimaan, dimana penerimaan yang sudah menjadi hak negara atau daerah, tetapi tidak atau belum dimasukkan ke kas karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap aturan. (Tim/sulutonline)

Nice post. I learn something

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be exciting to read articles from other authors and
practice something from their sites.

My web-site - plenty weight ([url=http://www.zimbabweansunited.com/profile/ToneyWalco]Saundra[/url])

Great topic and well written.

Great topic and well written. Do you have any more resources about this that you reccommend?

Great topic and well written.

Great topic and well written. Do you have any more resources about this that you reccommend?

Great topic and well written.

Great topic and well written. Do you have any more resources about this that
you reccommend?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options