SHS: Bupati/Walikota Segera Sampaikan DIPA SKPD

Gub SHS saat menyerahkan DIPA pada Sekot ManadoGub SHS saat menyerahkan DIPA pada Sekot Manado

Manado-Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang berharap para Bupati/Walikota sesegera mungkin meyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya masing-masing.

“Kawal agar pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, supaya perekonomian rakyat bergerak lebih cepat,” harap SHS saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013, di ruang Mapalus kantor gubernur, Senin (17/12).

Gubernur mengatakan, penyerahan DIPA kali ini, memberikan kebanggaan bagi kita, karena dilaksanakan lebih cepat dibandingkan penyerahan DIPA pada tahun sebelumnya. Karena itu percepatan penyerahan DIPA APBN dan DPA APBD ini, merupakan pertanda kuatnya komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Dengan harapan kiranya Bupati/Walikota segera mungkin menyampaikan DIPA kepada SKPD masing-masing, sembari menyebutkan, proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak yang lebih besar pada kegiatan ekonomi kita, ujarnya.

Terkait dengan penetapan perda APBD. Sesuai ketentuan PP 58/2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah SHS katakan, sampai saat ini APBD tepat waktu sebanyak 274 daerah dan selebihnya 250 daerah termasuk kabupaten dan kota di provinsi Sulut, perda APBD-nya baru ditetapkan pada TA berjalan.

“Perlu diingat bahwa keterlambatan penetapan Perda APBD tersebut memberikan dampak pada pada terlambatnya pelaksanaan anggaran, sehingga menghambat kinerja penyerapan belanja daerah,”beber Sarundajang.

Untuk itu Gubernur berharap, para Bupati dan Walikota dapat memperbaiki kinerja terkait dengan penetapan APBD, agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan lebih optimal.

Demikian halnya dengan penyerapan anggaran, dimana masih saja ditemui tertumpuknya kegiatan di setiap mendekati akhir TA, yang dhingga saat ini menjadi ulasan media massa yang selalu meyoroti lambannya penyerapan anggaran, sesuai data triwulan III TA 2012 pemerintah Sulut realisasi patda masih mencapai 80,6 % dan realisasi penyerapan belanja 55,9 % yang lebih banyak berasal dari realisasi belanja pegawai (68, 4 %) dengan realisasi belanja modal hanya 30,0 %.,

“Lambatnya penyerapan belanja modal tentunya berdampak pada penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang berarti juga akan mempengaruhikegiatan ekonomimasyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Gubernur SHS. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options