SHS Sukses Angkat Kesejahteraan Pekerja Sulut

Manado-Dari sekian banyak terobosan yang sudah ditorehkan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk mengharumkan daerah di mata nasional dan internasional, ternyata khusus bagi tenaga kerja (naker) kejelian SHS dapat dirasakan dengan penetapan produk Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan tiap tahun dan mampu meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan buruh melalui angka penghasilan yang lebih memadai.

Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Tommy Sampelan, mengatakan, salah satu tolok ukur bahwa pekerja dan buruh dapat hidup layak dan sejahtera adalah berapa besar upah yang diterima tiap bulan.

”Harus diakui, selama hampir 5 tahun kepemimpinan SHS sebagai Gubernur, UMP Sulut mengalami kenaikan signifikan. Terakhir, pada 2010 ini pemerintah memberlakukan UMP sebesar Rp 1 juta melalui Pergub No. 27/2009,” jelas Sampelan.

Sikap Gubernur ini, aku Sampelan, selain cerdas dan tepat juga mencerminkan suatu komitmen yang kongkrit seorang pemimpin untuk berani bertindak mengangkat nasib jutaan masyarakat Sulut, terutama nasib pekerja dan buruh pada tingkatan kehidupan yang lebih baik. Disamping itu, senantiasa mendorong masuknya investasi ke Sulut melaui pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.

”Kalau sebelumnya penetapan UMP Sulut sering menimbulkan gejolak antara pekerja dan buruh dan pengusaha maka selama kepemimpinan SHS justru pintu dialog selalu dibuka dengan mengakomodir aspirasi semua pihak. Bahkan dalam penetapan UMP Rp 1 juta hampir tidak ada protes dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi. Berarti semua stake holder menerima dengan lapang dada kebijakan tersebut,” kata Sampelan saat didampingi Sekretaris KSPI Sulut, Robby Rondonuwu.

Namun, tambah Sampelan, pasca penetapan produk UMP bukan berarti masalah yang dialami kaum pekerja dan buruh di Sulut telah berakhir. Karena hal lebih penting yakni berkaitan dengan aplikasi dan penerapan UMP di tingkat perusahaan (plant level). Dimana Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai instansi teknis berkewajiban menyosialisasikan Pergub ini, baik dikalangan pengusaha maupun pekerja dan buruh.

Hasil monitoring Tim Pengupahan KSPI selama Januari-Februari di beberapa Kabupaten dan kota ternyata masih cukup banyak perusahaan yang belum memberlakukan UMP Rp 1 juta dan sebaliknya memberikan upah dikisaran Rp. 600 ribu – Rp. 800 ribu.

”Ini jelas pelanggaran aturan dan Disnaker patut dipersalahkan karena dinilai tidak mampu melakukan pengawasan apalagi menegakkan aturan. Hal ini jelas sangat merugikan posisi tawar pekerja dan buruh. Bagaimana pekerja dan buruh dapat memperoleh keadilan di dunia kerja jika kinerja dan pelayanan oknum-oknum Disnaker terkesan buruk,” tegas Sampelan.

Olehnya, imbau Sampelan, demi terciptanya hubungan industrial di Sulut yang harmonis dan berkeadilan, KSPI mendesak supaya pemerintah provinsi dapat menindak dan memberikan sangsi tegas terhadap oknum Disnaker yang terbukti mem-back up para pengusaha hitam untuk tidak patuh dalam pemberlakuaan UMP sebesar Rp 1 juta.

”Saat ini kami sudah kantongi beberapa nama oknum Disnaker dengan dikategori buruk alias menjadi kaki tangan pengusaha hitam dan secepatnya akan diserahkan ke Gubernur untuk ditidaklanjuti. Intinya, kebijakan populis yang sudah dilahirkan SHS untuk kepentingan banyak orang khususnya kaum marjinal seperti pekerja/buruh harus dikawal bersama,” ujar Sampelan.

Perkembangan Pemberlakuan UMP Pekerja dan Buruh Di Sulut: Selama Tahun 2006 s/d 2010 Tahun Besaran UMP 2006 Rp. 713.500,- 2007 Rp. 750.000,- 2008 Rp. 845.000,- 2009 Rp. 929.000,- 2010 Rp. 1.000.000,-. (BR/sulutonline)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options