Pemprov Dukung Pembentukan BMR

Para Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Bolmong Raya (Foto Ist)Para Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Bolmong Raya (Foto Ist)

Sekdaprov : Hormati Proses yang Sedang Berlangsung

Manado
-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang, Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil, Sekdaprov Ir SR Mokodongan, mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Bolaang Mongondouw Raya (BMR).

Bahkan menurut Mokodongan, Pemprov Sulut mendukung seratus persen pembentukan BMR. “Pemprov Sulut tidak pernah menghambat proses pembentukan BMR. Bahkan, Gubernur telah memperjuangkan usulan ini sejak tahun 2006 lalu,”terangnya.

Kendati demikian jelas Mokodongan, semua itu harus memenuhi persyaratan sesuai PP No 78 thun 2007. “Untuk itu, marilah semua pihak agar menghormati aturan tersebut,”katanya lagi.

Bahkan, ide serta komitmen ini ditindaklanjuti pada tahun 2008 dengan memasukan rencana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya ke dalam Grand Design Penataan Daerah Otonom, yang sudah disampaikan ke Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri. Dimana dalam grand design tersebut untuk wilayah Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2025 yang akan datang idealnya harus terdiri dari 3 provinsi.

Saat ditanya mengenai bagaimana proses berkas usulan pemekaran provinsi BMR yang sudah disampaikan ke Pemprov Sulut, Sekprov Mokodongan menyatakan bahwa surat usulan pemekaran yang disampaikan oleh Panitia Pembentukan Provinsi BMR tersebut, diterima Pemprov pada pertengahan Desember 2012 yang lalu, dan sudah dilakukan kajian oleh Tim Pemprov Sulut berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

“Meskipun moratorium belum dicabut, tapi pemprov Sulut telah melakukan kajian, karena ini juga merupakan komitmen Gubernur,”kata Mokodongan.

Menurut Mokodongan, hasil kajian pemprov berdasarkan pasal 4 PP No.78 tahun 2007 dimana pembentukan daerah provinsi harus memenuhi syarat administrative, teknis dan fisik kewilayahan, dan beberapa variable dari 3 aspek persyaratan tersebut telah disampaikan/dipenuhi oleh panitia pembentukan.

Namun masih ada beberapa variable yang belum lengkap dan masih harus dilengkapi, antara lain untuk syarat administratiif dalam keputusan DPRD Kab Bolmong dan Bolmut, serta keputusan Bupati Bolsel, Boltim, Bolmong dan Walikota Kotamobagu belum memuat persetujuan lokasi calon ibukota dan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu 2 tahun berturut-turut, dan persetujuan pemindahan sebagian personil dan asset yang dibutuhkan provinsi yang baru.

Selanjutnya untuk syarat teknis yang masih harus dilengkapi menurut Sekprov Sulut ini antara lain data kemampuan keuangan belum mencantumkan jumlah PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumberdaya alam. Dalam variable pertahanan keamanan, belum mencantumkan jumlah aparat pertahanan (TNI AD, TNI AU, TNI AL) dan keamanan (kepolisian) yang menjadi anggota satuan organic TNI di wilayah calon provinsi.

Sedangkan syarat fisik kewilayahan yaitu Peta Wilayah belum dilampirkan, dan ini harus dilengkapi dengan peta wilayah calon provinsi sesuai dengan kaidah pemetaan dengan skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000.

“Semua persyaratan yang masih kurang ini harus segera dilengkapi oleh panitia dan pemerintah kab/kota terkait secepat mungkin, jika ingin cepat proses kajian Tim provinsi. Kecepatan proses usul pemekaran ini sangat banyak ditentukan oleh kecepatan panitia pemekaran bersama pemerintah kab/kota untuk melengkapi semua persyaratan sesuai PP No.78 Tahun 2007 tersebut,”terang Mokodongan seraya menambahkan agar semua pihak menghormati proses yang sedang berlangsung. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options