Gubernur Terima LHP dari BPK RI

Gub SHS menantangani penyerahan LHP dari BPK RI SulutGub SHS menantangani penyerahan LHP dari BPK RI Sulut

Manado-Dalam rangka melaksanakan amanat Tiga paket undang - undang keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan jenis pemeriksan yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pemprov Sulut sebanyak 2 LHP.

Laporan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang di dampingi Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil, Sekdaprov Ir SR Mokodongan, di kantor Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Senin (25/02), dari Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sulut Drs Suwarno,

Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Ir Roy Roring, Asisten 3 Edwin Silangen SE, Inspektur Provinsi Jefry Korengkeng SH.

Gubernur dalam kesempatan itu, menyatakan penerimaan LHP ini merupakan bagian dari tahapan upaya dan evaluasi kinerja Pemprov dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju good governance dan clean government. "Pemprov akan melakukan kajian dan analisis untuk tindak lanjut hasil LHP ini", ujar Doktor lulusan terbaik UGM Yogyakarta tersebut.

Melalui LHP ini pula, Pemprov Sulut dapat mengetahui kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat lebih memperbaiki jika didapati kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyerahan LHP ini dilandasi atas tiga paket undang-undang nomor 17 tahun 2003, undang-undang nomor 1 tahun 2004, undang-undang nomor 15 tahun 2004.

Untuk wilayah Sulut, BPK melaksanakan pemeriksaan atas manajemen aset dan pemeriksaan pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nema kendaraan bermotor tahun anggaran 2012. Disamping itu juga, BPK perwakilan Sulut juga melaksanakan pemeriksaan atas belanja daerah tahun anggaran 2012 pada 3 Kabupaten kota yakni Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, dan Bolaang Mongondow Timur.

Dari Tiga Kabupaten tersebut, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan fisik atau pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan, realisasi pembayaran pekerjaan fisik melebihi prestasi fisik pekerjaan, kelebihan pembayaran tiket pesawat dan belanja perjalanan dinas serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik yang belum dikenakan denda keterlambatan.(Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options