Empat Provinsi Belajar Pelayanan Administrasi Kecamatan di Sulut

Drs Mecky Onibala saat membuka lokakarya Pendampingan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2013Drs Mecky Onibala saat membuka lokakarya Pendampingan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2013

Manado-Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, Kementrian Dalam Negeri melaksanakan lokakarya Pendampingan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2013.

Acara yang diikuti Empat Provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Bali dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs MM Onibala, Msi, diselenggarakan Selasa (30/04) di Hotel Swisbell Manado

Dalam sambutanya Onibala mengatakan, pedoman pelayanan terpadu kecamatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tersebut, dimaksudkan sebagai alat untuk mempedomani Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan.

“Camat dalam pelaksanaan tugas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dan lini depan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta sebagai barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan public di Kabupaten-Kota,” ujar Onibala.

Onibala menegaskan, Camat tidak sebagai kepala wilayah karena kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan tetapi menjadi wilayah pelayanan yang sifatnya sederhana, seketika, tidak berbelit, murah serta berdaya lingkup setempat.

Para peserta lokakarya juga mempelajari kewenangan seorang camat yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penetapan.

“Melalui kesempatan ini, pemerintah kecamatan perlu belajar mengoptimalkan kapasitas dengan memahami perspektif aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, ciptakan mekanisme koordinasi yang harmonis dalam melayani masyarakat,” kata Onibala.

Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kemendagri Drs Sirajuddin Nonci, Msi dalam sambutannya mengatakan fungsi kecamatan menjadi tepat karena memiliki kecepatan waktu dalam melayani karena lebih dekat dengan masyarakat.

Untuk itu, diharapkan 6.994 kecamatan di seluruh Indonesia mengoptimalkan dengan baik pelayanan administrasi kecamatan guna meningkatkan kwantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.(Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.