RB Menjadi Jalur Pembuka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Manado-Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan SDM aparatur.

Demikian, Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan pengawasan, pelayanan publik dan budaya kerja di Hotel Aryadutha Manado, Rabu (01/05).

Terkait dengan itu, maka berbagai permasalahan dan hambatan yang dapat mengakibatkan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui.

“Dalan hal ini, diharapkan reformasi birokrasi akan menjadi jalur pembuka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara terencana dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” jelas Kansil.

Aparatur negara menurut Kansil adalah bagian terpenting dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, karena berfungsi sebagai piranti strategis dalam memberi nafas terhadap dinamika organisasi pemerintahan. Apalagi di era global yang sedang kita jalani, senantiasa menuntut setiap aparatur untuk mampu memposisikan dan memantapkan diri dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, serta sikap proaktif dalam memacu, mendorong dan mengembangkan partisipasi rakyat untuk menyukseskan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah di lintas bidang dan lintas dimensi yang ada.

Sebab itulah Kansil menyebutkan, tata kelola pemerintahan yang baik kembali masuk dalam program prioritas pembangunan Sulut tahun 2013. Implementasinya, maka berbagai program dan kegiatan progresif harus terus dilaksanakan, seperti penataan peraturan perunang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntablilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, dimana kesemuanya turut menjadi bagian dari esensitujuan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB saat ini.(Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options