Target “Jongkok” Wagub Semprot 18 SKPD

Wagub saat memimpin Rapat EPPA realisasi keuangan APBD Sulut, per 30 April 2013Wagub Kansil saat memimpin Rapat Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) untuk realisasi keuangan Provinsi Sulut APBD Sulut, per 30 April 2013

Manado-Sebanyak 18 SKD Pemprov Sulut “disemprot” Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd, menyusul realisasi keuangan mendapat nilai D alias jongkok.

Teguran berupa pembinaan tersebut dilakukan Kansil saat memimpin Rapat Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) untuk realisasi keuangan Provinsi Sulut APBD Sulut, per 30 April 2013, Senin (06/05).

Dalam rapat tersebut, tercatat sekitar 18 SKPD yang mendapat nilai D alias rapor merah dengan capaian hanya 5 % berdasarkan deviasi. Mereka adalah, Dispora, Diskominfo, Dishut, Perindag, dan Badan Perpustakaan Daerah. Sedangkan SKPD yang mendapat nilai A alias rapor biru dengan capaian 1 % sekitar 12 SKPD, diantaranya Biro Pemerintahan dan Humas, Dipenda, Biro Perekonomian, Biro Hukum dan BKD, Sat Pol PP.

SementaraUntuk kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mendapat nilai D alias rapor merah dengan capaian 5 % berdasarkan deviasi berjumlah 24 UPTD diantaranya Taman Budaya, SPPN, Metrologi, Balitbang dan Hiperkes. Sedangkan UPTD yang mendapat nilai A rapor biru dengan capaian 22 % 34 UPTD yaitu Upenda Mitra, Balatkop, Balai Pengujian, Balai Surveilance dan Balai Pengujian.

Dalam kesempatan itu, Kansil menyebutkan agar para kepala SKPD harus mampu mempertanggungjawabkan realisasi keuangan yang sudah digunakan.”Jumat pekan depan saat pelaksanaan Jumat Pagi Bebas Temuan (Jumpa Bete) bagi SKPD dan UPTD yang mendapat rapor merah kali ini, harus duduk di kursi paling depan,”tegasnya.

Kansil juga menyebutkan, dalam penandaangan kontrak lalu, ternyata masih ada SKPD belum melengkapi dokumen, tapi hanya mencantumkan bunyi kontrak dan pasal-pasal, sehingga banyak rekanan yang tidak mengambil uang muka padahal proyeknya sudah berjalan, sehingga inilah yang menyebabkan daya serap anggaran kita menjadi rendah.

“Karena itu akhir Mei 2013 saat pelaksanaan tandatangan kontrak terakhir, semua dokumen harus lengkap, termasuk pembayaran uang muka harus dicantumkan dalam kontrak,”katanya.

Kansil juga minta aplikasi data EPPA secara elektronik yang ada di ruang kerjanya harus Up Date dan di Input setiap hari sehingga bisa diketahui perkembangan dari realisasi penyerapan anggaran yang ada. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.