Gubernur Sebut Perjanjian Internasional Masih Sebatas Retorika

Manado-Dukungan Peraturan dan Perundang-undangan, dalam bidang perjanjian kerjasama daerah (sister city/sister Province) dengan pihak luar negeri, dinilai belum memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang melakukan kerjasama.

Demikian Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang saat menerima kunjungan Komisi I DPR-RI yang berjumlah Empat orang di pimpin Ketua Tim Tubagus Hasanudin, SE MM di ruang Huyula Kantor Gubernur, Kamis ( 20/06).

Diketahui, kunjungan Tim Komisi I DPR-RI ke Sulut dalam rangka mencari bahan masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perjanjian Internasional yang saat ini sementara dalam pembahansan di DPR-RI.

Sarundajang menyebutkan, pengalaman Provinsi Sulut yang telah membangun kerjasama sister city Bitung dan davao city serta Provinsi Sulut dengan negara bagian American Samoa, dianggap masih sebatas retorika belaka, karena terbentur dengan peraturan dan perundang-undang yang ada di tingkat kementerian, sembari memberi contohnya Permendagri No. 3 tahun 2008 Tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dan Permenlu No. 09/A/XII/2006/01 pada Bab III tentang mekanisme hubungan kerjasama luar negeri oleh daerah.

“Masing-masing peraturan kementerian terkait tersebut lebih dominan menonjolkan multitafsir masing-masing, termasuk dibidang ekonomi juga mengalami hal yang sama karena terbentur dengan peraturan kementerian perdagangan, “ujar Ketua AIPI Pusat.

Bagian lain mantan Irjen Depdagri ini menyebutkan, Provinsi Sulut memliki 15 Kabupaten/Kota dan tiga kabupaten berada di kepulauan yang berbatasan dengan negara Philipina, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro serta memiliki dua pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Philipina yaitu pulau Marore dan Miangas.

“Sebagai daerah perbatasan kita banyak ruginya, karena ikan-ikan kita banyak diambil oleh nelayan luar negeri,”ungkap gubernur seraya mendesak Komisi I dapat memperjuangakan aspirasi ini di Kemendagri untuk menyetujui lewat dana APBD untuk pembelian armada patroli yang akan digunakan Angkatan Laut kita di perairan perbatasan.

“Karena jika hal ini terus terjadi maka yang rugi adalah nelayan kita,”terang gubernur.

Sementara menyangkut warga Sulut yang bermukim di Mindanaou Philipina, Sarundajang sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ketua Tim Komisi I bukan hanya 6 ribu melainkan sekitar 30 ribu jiwa. “Mereka tinggal disana sudah turun temurun lamanya dan mata pencahariannya kebanyakan bekerja di perkebunan maupun buru, namun sering dimanfaatkan para politisi Philipina untuk menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah,”ungkap gubernur.

Untuk itu Gubernur pilihan Rakyat Sulut dua periode ini, berharap kiranya kunjungan Komisi I DPR-RI dapat bermanfaat bagi kemajuan daerah Sulut. (Tim/sulutonline).

Awesome! Its in fact amazing

Awesome! Its in fact amazing paragraph, I have got much clear
idea regarding from this piece of writing.

Here is my weblog: garcinia cambogia zen ([url=http://www.itintelligencegroup.com/activity/p/33043/]Jenny[/url])

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.