BPK Beber Indikasi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Pemprov Sulut

Kantor perwakilan BPK RI Sulawesi UtaraKantor perwakilan BPK RI Sulawesi Utara

Manado- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara, akhirnya bersuara menyusul tudingan pengamat politik pemerintahan daerah Taufik Tumbelaka, yang mengatakan, BPK tidak terbuka dalam pemeriksaan keuangan, terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK Perwakilan Sulawesi Utara melalui, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI, I Made Dharma Sugama Putra SH MM, kemudian merunut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012.

Secara keseluruhan BPK mengungkapkan adanya 53 temuan pemeriksaan dengan 26 temuan yang merupakan kelemahan dalam sistim pengendalian intern dan 27 temuan terkait kepatuhan peraturan perundang-undangan.

“ Untuk pengeluaran belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat/pihak ketiga yang berindikasi kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berakibat pada kecurangan penerimaan sebesar Rp 2.020.983.311,00 dan indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah masing-masing sebesar Rp 6.087,400,265,00,” jelas Made.

Sementara, untuk kekurangan penerimaan dan indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah masing masing sebesar Rp 1.730.715.141,00 dan Rp 5.487,902,522, 00 sebelum LHP dihentikan penggunaan langsung atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari program Askes dan jamkesmas yang kejadiannya berulang dari tahun sebelumnya senilai Rp 241,232,155,00.

Dikatakannya pula, untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan parpol yang tidak disampaikan ke pemda yang kejadiannya berulang dari tahun sebelumnya bernilai Rp 241,232,155,00. Sementara terjadi juga penyalahgunaan dalam pengeluaran belanja jasa medis untuk jemkesda yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp 1.520,160,746,00, indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan sepenuhnya dengan penyetoran ke kas daerah

Ditambahkannya, Pemprov Sulut belum mencatat nilai penyertaan modal pada PD pembangunan berdasarkan metode ekuitas, karena PD Pembangunan belum menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum sehingga pencatatan nilai penyertaan pada PD pembangunan masih menggunakan metode biaya.

“Sekalipun Pemprov Sulut meraih opini WTP sebanyak 3 kali, namun tidak diraih secara berturut turut. Ini dapat dilihat sejak tahun 2008-2012,”katanya.

Untuk tahun 2008 Pemprov Sulut memperoleh WDP, kemudian 2009 memperoleh WTP, dan tahun 2010 juga memperolehan WTP-DPP. Sedangkan tahun 2011 memperoleh WDP. Kemudian terakhir tahun 2012 ini memperoleh WTP-DPP. Jadi bukan berturut-turut atau Hattrick ,”tegas Made.

Diungkapkan Made, dalam penjelasan yang menyertai opini WTP terkait temuan pemeriksaan yakni Pemprov Sulut belum menerapkan atas aset tetap, sehingga nilai buku aset tetap masih menunjukkan nilai yang sama dengan harga perolehannya.(Baca berita sebelumnya: BPK Dituding Tidak Terbuka Dalam Pemeriksaan Keuangan, red)- (Tim/sulutonline).

Hi there, You've done a

Hi there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it
and personally suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.

Stop by my page :: [url=http://www.tradingcorners.com/members-2/cathryny825254/activity/43366/]general weight loss pills review[/url]

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options