Manado-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menilai rencana gugatan hukum sejumlah Partai Politik (Parpol) di Sulut atas penetapan tahapan Pemilukada yang dianggap inkonstitusional, lemah dari sisi hokum. KPU bersikeras penetapan tahapan Pemilukada telah sesuai prosedur dan memenuhi amanat undang-undang.

Anggota KPU Sulut, Rivai Poli, mengatakan, sesuai amanat undang-undang, pelanggaran Pemilukada hanya terbagi pada 2 kategori. Yaitu pelanggaran pidana dan administrative. Sementara itu objek gugatan partai politik yang mempersoalkan penetapan tahapan pemilukada tidak masuk pada kedua kategori tersebut.

Faktor lain yang mendukung lemahnya gugatan parpol adalah lembaga hukum yang akan menangani gugatan tersebut. Rivai mengatakan, Mahkamah Konstitusi yang bakal menjadi rujukan gugatan partai politik hanya menangani perkara yang terkait dengan perselisihan hasil pemilukada bukan tahapan pemilukada.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik seperti PDI-Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan, di Sulawesi Utara sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk menggugat KPU terkait penetapan tahapan pemilukada yang dianggap konstitusional.Telah berjalannya tahapan pemilu sejak akhir tahun 2009 lalu tanpa ada pemberitahuan resmi ke Partai politik, dinilai menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum. (BR/sulutonline)