KPK Duga Ijin Pertambangan Jadi Lahan Korupsi

Wakil Ketua KPK Muhammad Busyro MuqoddasWakil Ketua KPK Muhammad Busyro Muqoddas

Manado-Selain mengimbau agar rakyat tidak memilih calon legislative terindikasi korupsi, juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Prof DR Muhammad Busyro Muqoddas SH, menduga kuat, sejumlah kepala daerah di Indonesia terindikasi korupsi melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Kepada sejumlah wartawan usai acara sosialisasi pendidikan anti korupsi berbasis keluarga di ruang Huyula kantor gubernur, Selasa (18/03/2014), Busyro mengatakan, APBD bukan satu-satunya lahan korupsi bagi kepala daerah. Khusus daerah yang punya sumber daya alam semisal pertambangan, diduga Kepala Daerah main jual Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Jadi biar APBD nya diaudit BPK bersih dan korupsinya nihil, namun kepala daerahnya “main” jual IUP. Dan itu, nilai bukan jutaan tapi miliaran,"sergahnya.

Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang pejabat ataupun instansi terkait dalam mengeluarkan ijin pengelolaan lahan hutan di Sulut yang dijadikan objek pertambangan yang menjurus dugaan grativitasi maupun korupsi inipun dibantah Sekdaprov Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan.

“Mungkin itu di daerah lain, sebab seluruh instansi di jajaran Pemprov Sulut, Pemkab dan Pemkot terkait, harus tetap lewati mekanisme aturan yang berlaku,” tegas Mokodongan, secara terpisah.

Menurut Mokodongan, pengurusan ijin pertambangan di Kabupaten dan Kota yang masih dalam pengawasan kawasan hutan Pemprov Sulut, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Gubernur Sulut. “Jadi semua SKPD tetap terkontrol sesuai koridor dan sama sekali tidak pernah saya temui ada indikasi korupsi. Ini dikarenakan sesuai tema membangun tanpa korupsi,” jelasnya.

Dimana walaupun ada kewenangan pejabat Bupati dan Walikota, tetap harus melalui persetujuan Gubernur. “Bupati dan Walikota harus menunggu rekomendasi Gubernur untuk petunjuk lanjutannya,” terangnya.

Adapun keputusan dari Gubernur itu merupakan bentuk ketegasan dan kewenangan yang harus ditaati. “Jadi kalau melanggar kewenangan dan mengambil hak milik orang lain dan tanpa diketahui, bisa beresiko atau ada konsekwensi hukum,” tandas Mokodongan. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options