Gubernur: PNS Harus Netral !

Gubernur Dr SH SarundajangGubernur Dr SH Sarundajang

“Sanksi Pemecatan Jika PNS Terlibat Kampanye”

Manado-
Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menekankan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur Aparatur Negara, bertanggung jawab kepada Negara dengan tugas memberikan pelaporan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Dikatakan SHS, dalam kedudukan dan tugas tersebut PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik serta tidak diskriminatif dalam tugasnya sebagai pelayanan masyarakat.

“Netralitas PNS tidaklah berarti PNS buta politik dan tidak peduli dengan perkembangan politik, sebagai aparatur negara PNS harus memahami perkembangan politik yang terjadi sehingga tidak mudah dipermainkan oleh tarik menarik kepentingan politik yang ada. Dalam menghadapi Pilpres 9 Juli 21014 mendatang, PNS harus netral,”ingatnya, Selasa (10/06/2014).

Disisi lain tambah SHS seperti yang dikutip juru bicara Pemprov Sulut DR Jemmy Kumendong, sebagai warganegara, PNS mempunyai hak politik karena sesuai UU No 42 Tahun 2008. Persoalan netralitas PNS diatur dalam Surat Edaran Menpan RI No 07 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Capres Cawapres dengan cara ikut menjadi pelaksana, peserta, mengerahkan PNS, menggunakan fasilitas Negara, dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta pemilihan.

“Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap point tersebut maka PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin mulai dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat yaitu pemecatan,”tegas Gubernur seraya menekankan dirinya sendiri tidak akan menggunakan fasilitas Negara, terkait dirinya sebagai ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK di Sulut.

Diketahui, berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/2970/Sj Tanggal 9 Juni 2014, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang secara resmi diijinkan untuk melakukan cuti kampanye dalam mendukung pasangan peserta Pemilihan Presiden Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam surat tersebut, SHS akan cuti kampanye pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 dengan lokasi kampanye di Kabupaten Minahasa, tanggal 20 Juni 2014 di Kota Kotamobagu, tanggal 27 Juni di Kota Bitung dan tanggal 4 Juli di Kota Manado, jadi praktis cuti kampanye tersebut hanya 4 hari kerja.(tim/sulutonline).