25 SKPD Pemprov Sulut Raport Merah

Wagub Kansil didampingi Kaban BPK-BMD dan Karo Pembangunan saat Rapim EPPAWagub Kansil didampingi Kaban BPK-BMD dan Karo Pembangunan saat Rapim EPPA

Manado-Sebanyak 25 SKPD Pemprov Sulut mendapat raport merah. Menyusul Rapim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Provinsi Sulut, untuk posisi 31 Mei 2014 yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) DR Djouhari Kansil, di ruangan Mapaluse kantor gubernur, Rabu (11/06/2014).

25 SKPD yang mendapat raport merah tersebut, karena realisasi keuangan deviasinya masih tinggi yakni 5 sampai dengan 20 persen. Sementara 13 SKPD mendapat raport biru.

Bagi SKPD yang mendapat raport merah, Wagub menginstruksikan supaya segera berkoordinasi langsung dengan keasistenan masing-masing, untuk menuntaskan berbagai hambatan atau kendala yang terjadi, termasuk penyesuaian dan perubahan target dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Paling lambat dua hari kedepan, karena pada 18 Juni nanti akan dilaksanakan pertemuan di Sekretariat EPPA Biro Pembangunan,”tegas Wagub saat didampingi Kaban BPK-BMD Praseno Hady SE AK dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE.

Menurut Wagub, penyebab SKPD mendapat raport merah, dikarenakan berkas-berkas belum dilengkapi pihak ke 3 termasuk kelalaian dari staf pengelola yang lambat melakukan SPJ berkas-berkas yang ada sehingga menghambat penyerapan anggaran.

“Termasuk paket-paket luncuran segera dituntaskan minggu ini sudah selesai, sehingga evaluasi bulan depan tidak menjadi alasan klasik bagi SKPD-SKPD yang bersangkutan,”katanya.

Sementara menyangkut penandatanganan kontrak bersama paket lelang tahap ke-2 akan dilaksanakan pada 26 Juni 2014 mendatang, termasuk semua SKPD yang melaksanakan pekerjaan fisik supaya memasukan data lengkap (rekam jejak) seperti foto dokumentasi dari nol persen sampai100 persen.

Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs Mecky M Onibala MSi, memintakan perhatian kepada 27 SKPD yang belum melaporkan pemeriksaan fisik kendaraan dinas, karena ini merupakan permintaan BPK, supaya segera membawa kendaraan dinas tersebut di kantor gubernur untuk dilakukan pemeriksaan fisik, termasuk absensi sidik jari.(tim/sulutonline).