Kindangen: Asset Tanah Akan Ditertibkan

Karo Perlengkapan Setdaprov Sulut Drs Edwin KindangenKaro Perlengkapan Setdaprov Sulut Drs Edwin Kindangen

BPK Periksa Asset Tanah Pemprov

Manado-
Setelah asset Mobil Dinas (Mobnas) di Biro Umum Setdaprov Sulut diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, kini giliran asset tanah yang dikelola Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut, jadi target pemeriksaan.

Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut Drs Edwin Kindangen tidak menampik adanya pemeriksaan asset tanah oleh BPK tersebut. “Memang giliran Biro Perlengkapan yang diperiksa BPK. Pemeriksaan lebih terfokus pada asset tanah, termasuk pengelolaan administrasi keuangan,”terangnya, Kamis (19/06/2014).

Karena itu jelas Kindangen, pihaknya akan menertibkan semua asset tanah milik Pemprov Sulut, termasuk pengusuran sertifikasi. Diakuinya, asset tanah Pemprov, sebagiannya sementara dalam proses pengurusan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut.

“Contohnya, asset tanah Pemprov di Tampusu Romboken yang dijadikan lokasi IPDN sementara berproses di BPN,”terangnya.

Kemudian tanah Pemprov di Kalasey dengan luas 225 hektar akan ditertibkan. “Sudah ada sertifikat, namun sebagian lahan sudah diduduki masyarakat tanpa ada ijin, malahan sebagiannya lagi ada yang membuat untuk tempat usaha. Dalam waktu dekat, akan di pagar. Makanya diimbau agar warga yang ada di lokasi tersebut untuk segera mengosongkannya,”tegas Kindangen.

Imbauan pengosongan ini tambahnya, juga ditujukan pada warga yang menempati lokasi tanah Pemprov di Kayuwatu, karena akan dibangun gedung dewan Sulut

“Yang pasti, kami akan terus berusaha menata asset tanah ini, termasuk penataan administrasi keuangan untuk menunjang Pemprov Sulut dalam mempertahankan opisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”tegasnya, Kamis (19/06/2014).(tim/sulutonline).