Terkait Pengisian Jabatan Wakil Walikota Tomohon

DR Noudy Tendean Karo Pemerintahan dan Hubmas Pemprov SulutDR Noudy Tendean Karo Pemerintahan dan Hubmas Pemprov Sulut

Tendean Ingatkan Walikota Tindaklanjuti Surat Gubernur

Manado
-Menyusul simpang siurnya pemberitaan tentang pengisian Wakil Walikota Tomohon yang terus berpolemik, memaksa Pemprov Sulut mengambil sikap. Alhasil, Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut DR Noudy Tendean SIP, MSI, mengatakan, bahwa hal tersebut, tergantung Political Will dan itikad baik Walikota sebagai Kepala Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa kekosongan Wakil Walikota sejak 12 Mei 2012 telah berpengaruh pada roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan diyakini bahwa masyarakat Tomohon merindukan terisinya Wakil Walikota Tomohon.

Lebih Lanjut Tendean menegaskan, menanggapi polemik yang berkembang mengenai kapan batas waktu dilakukan pengisian posisi Wakil Walikota Tomohon itu adalah suatu hal yang tidak bisa ditentukan, karena tidak ada dalam aturan kapan harus diisi, maka dengan ini ditegaskan bahwa aturannya, norma dan kaidah hukumnya sudah sangat jelas.

Tendean menyebutkan, sesuai pasal 35 ayat 2 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 131 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2005 dinyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang sisa jabatanya lebih dari 18 (delapan belas), Kepala Daerah mengusulkan 2 (dua) orang Wakil Kepala Daerah untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul Parpol atau gabungan Parpol yang pasangan calonnya terpilih dalam Pilkada.

“Sebenarnya hal ini terkait Political Will dan itikad baik Walikota sebagai Kepala Daerah untuk menindaklanjuti secepatnya dengan mengusulkan 2 (dua) nama calon ke DPRD untuk dipilih,”ingatnya.

Menurut Tendean, adalah sangat bijaksana diwaktu yang ada ini untuk segera dilaksanakan sesuai aturan dan ini tentu menjadi pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat dan sekaligus memperkuat modal politik pemerintah Kota Tomohon.

Sebab terang Tendean, dari aturan normatif tersebut sudah sangat jelas tentang pengisian jabatan Wakil Walikota Tomohon, terlebih telah dikuatkan dengan Surat Mendagri No 120/1934/SJ Tanggal 17 April 2014 dan Surat Gubernur Sulawesi Utara No 100/2118/Sekr- Ro PemHumas tanggal 30 Mei 2014 yang memintakan agar Walikota Tomohon segera menindaklanjuti pengisian Wakil Walikota Tomohon. (tim/sulutonline).