Hak Disabilitas Belum Optimal

Pertukaran cinderamata Kadis Diknas Sulut dan Badan Legislasi DPR RIPertukaran cinderamata Kadis Diknas Sulut dan Badan Legislasi DPR RI

Manado-Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) melalui Kepala Dinas Pendidikan Sulut, AG Kawatu SE, menyebutkan, penyandang disabilitas (Cacat, red) harus mendapat perlindungan dan hak-hak yang optimal.

“Karena selama kurang lebih 17 tahun sejak UU No. 4 Tahun 1997 berlaku ternyata perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum optimal,”katanya saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di ruang Mapaluse kantor gubernur Sulut, Jumat (27/06/2014).

Kawatu berharap kedatangan Badan Lergislasi DPR RI ke Daerah Nyiur Melambai untuk mendapatkan data yang komperhensif tentang RUU mengenai perubahan atas UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang ini, maka sangat diharapkan masukan dan koreksi mengenai draf penyandang Disabilitas yang telah disusun oleh Badan Legislasi DPR RI.

Pada kesempatan itu, ketua tim kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI untuk Provinsi Sulut, M Sunardi Ayub mengatakan kunjungan tim kerja Badan Legislasi di bagi 3 tim, yaitu selain Provinsi Sulawesi Utara juga di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan Tim Kerja Baleg ini adalah untuk mencari data dan masukan serta kritikan terhadap draf Rencana UU bagi penyandang Disabilitas,”katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut pimpinan DPRD Provinsi Sulut Djendrie Keitjem, SH, Kadis Sosial Drs Star Wowor, Karo Pemerintahan dan Humas DR NRP Tendean, Msi, unsur Forkopimda Sulut, Perguruan Tinggi dan para pejabat eselon III. Acara diakhiri dengan pemberian cendramata. (tim/sulutonline).