Tendean: Penerimaan CPNS Kabupaten/Kota Dilarang Punggut Biaya

Suasana Rakor seleksi CPNS Tahun 2014 yang dihadiri Kepala BKD Kabupaten dan Kota se SulutSuasana Rakor seleksi CPNS Tahun 2014 yang dihadiri Kepala BKD Kabupaten dan Kota se Sulut

Manado-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut DR Noudy RP Tendean SIP MSi mewarning Kabupaten dan Kota, agar dalam melakukan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk tidak meminta pemungutan biaya.

Penegasan itu disampaikan Tendean atas nama Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2014 dengan Kepala BKD Kabupaten/Kota se- Sulut di ruang rapat BKD Provinsi, Selasa (12/08/2014).

Menurut Tendean, jajaran birokrat yang membidangi kepegawaian mengusung tugas mulai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Walaupun tugas ini tidaklah ringan seiring dengan meningkatnya dinamika dan keberagaman tuntutan masyarakat.

Namun demikian mantan Karo Pemerintahan dan Humas memintakan melalui momentum Rakor yang penting dan strategis ini kiranya penataan birokrasi secara internal dan eksternal harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk kepada Panitia Seleksi CPNS di Kabupaten/Kota jauh-jauh hari sudah diingatkan agar dalam penerimaan CPNS tidak melakukan pungutan baya kepada pelamar sehingga tidak akan berdampag hukum dikemudian hari.

Rakor yang dihadiri Kepala Kantor Regional 11 BKN Manado Englis Nainggolan SH MH itu telah menyepakati beberapa hal terkait dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2014 antara lain, diingatkan agar panitia seleksi CPNS Kabupaten/Kota dimintakan jangan memperberat para pelamar dengan kelengkapan berkas yang telalu banyak, tapi hanya berupa lamaran, foto copy ijasah di legalisir terbaru, foto copy KTP serta pas foto.

Nainggolan menyebutkan, nanti setelah dinyatakan lulus seleksi baru dimintakan persyaratan lain seperti SKCK termasuk surat keterangan bebas narkoba. Hal ini dimaksudkan agar para pelamar tidak terbebani biaya. Juga yang tak kalah penting bagi pelamar yang mengikuti seleksi, sudah menggunakan sistem Computer Assesment Test (CAT), karena sistem ini lebih gampang begitu pula dari sisi pembiayaan dan tenaga lebih murah dibanding dengan lembar jawaban komputer (LJK).

Karena itu Nainggolan berharap, Kepala BKD Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena dengan sistem CAT lebih mengutamakan unsur transparansi.(tim/sulutonline)