BPK Beber Penyebab WDP Pemprov Sulut

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Syahfrudin Mosli saat menyerahkan berkas LHP pada gubernur SulutAuditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Syahfrudin Mosli saat menyerahkan berkas LHP pada gubernur Sulut

Dana Pembebasan Lahan Tol Manado-Bitung Ikut Disorot

Manado-
Keinginan Pemprov Sulut untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, akhirnya kandas. Menyusul penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov Sulut anggaran 2013 dalam rapat Dewan Sulut, Kamis (14/08/2014), BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Syahfrudin Mosli dalam rapat dewan yang dihadiri Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang, ketua Dewan Sulut Pdt Meiva Salindeho Lintang dan, Forkompimda, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Andi Kangkung Lologau, Kepala Auditorat VI. B. BPK Adi Sudibyo serta pejabat Eeselon 2 dan 3 Jajaran Pemprov Sulut.

Dalam press realesse BPK atas WDP Pemprov Sulut memberikan catatan, Pemprov Sulut bersama Dewan Sulut dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dapat terus mendorong bersama-sama dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

Berikut catatan BPK atas WDP Pemprov Sulut

1.Pengungkapan adanya penambahan jumlah kepemilikan lembar saham pada PT Bank Sulut, sejumlah 229.015 lembar senilai Rp 28.649.432.616,00 yang berasal dari konversi dana setoran modal dari deviden saham TA 2012. Konversi deviden saham TA 2013 dan saham bonus dari kapitalisasi Agio Saham tidak diakui sebagai penambah pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga tidak diakui sebagai penambah pengeluaran untuk menggambarkan realitas adanya aliran administrasi penambahan kepemilikan saham pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada PT Bank Sulut. Tidak tercatatnya nilai rupiah penambahan kepemilikan lembar saham dari konversi deviden saham dan saham bonus tersebut menyebabkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengeluaran pembiayaan kurang saji sebesar Rp 28.649.432.616,00.

2.Dari saldo utang jangka pendek lainnya yang dicantumkan di neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp 58.061.888.509,00, terdapat utang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 2.682.546.600,00, dan utang pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 4.882.451.161,00 yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai mengenai adanya kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melunasi kewajiban tersebut, dikemudian hari baik berupa kontrak, dokumen pembayaran yang sudah dilakukan, dokumen PHO, maupun berita acara serah terima hasil pekerjaan, tidak adanya dokumen-dokumen tersebut tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan memadai atas kewajaran utang jangka pendek lainnya sejumlah Rp 7.564.997761,00.

3.Dari realisasi belanja barang sebesar Rp 645.754.383.471,00 terdapat pengeluaran belanja barang sejumlah Rp 5.633.567.235,00 yang pelaksanaannya melanggar ketentuan. Pengeluaran tersebut berupa pengeluaran belanja baranf yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dinas ESDM dan Dinas Kelautan dan Perikanan: pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri yang tersebar pada SKPD di lingkungan Pemprov Sulut, serta pengeluaran belanja makan minum, sewa meja/kursi, sewa tenda, sewa sarana mobilitas dan sewa perlengkapa dan peralatan kantor pada Sekertariat Daerah. Disamping itu, terdapat pengeluaran belanja baran sejumlah Rp 30.113.732.045,00 pada Sekertariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran yang memadai berupa; (a) bukti pengeluaran makan minum atas kegiatan yang dilaksanakan pada Sekertariat Daerah berupa tidak adanya undangan kegiatan, kegiatan tidak terdaftar dalam jadwal kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah, dan tidak adanya dukungan dokumentasi foto atas kegiatan yang dipertanggungjawabkan. (b) perbedaan data pada manifest penerbangan dibandingkan dengan data pada sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Sulut. (c) pembatasan lingkup atas dokumen pertanggungjawaban pengeluaran belanja barang yang hilang karena banjir pada dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi. Pengeluaran belanja barang yang tidak sesuai ketentuan menyebabkan salah saji belanja barang sebesar Rp 5. 633.567.235,00 dan ketiadaan dokumen pendukung dalam pengeluaran belanja barang pada Sekertariat Daerah, Dinas PU, Dinas Sosial, dan Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi tersebut tidak memungkinkan BPK untuk nenerapkan prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kewajaran pengeluaran belanja barang sebesar Rp 30.113. 732.045, 00.

4.Dari realisasi belanja modal sebesar Rp 387.136. 384.941,00 terdapat realisasi pembayaran dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa pembayaran untuk item pekerjaan pondasi sarang laba-laba senilai Rp 1.573.311.972,00 yang tidak dilengkapi dengan dokumen bukti pendukung pelaksanaannya dan pada realisasi pembayaran untuk pembebasan lahan tol Manado Bitung sejumlah Rp 2.005.875.000,00, terdapat perbedaan data luasan tanah yang dibayarkan dengan data luasan tanah yang dibebaskan menurut data BPN, serta data sisa luasan tanah menurut sertifikat HGB No 604. Tidak lengkapnya bukti terkait pengerjaan pondasi sarang laba-laba pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan kejelasan data luasan tanah yang dibebaskan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas PU tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan untuk menilai kewajaran nilai pekerjaan pondasi sarang laba-laba senilai Rp 1.573.311.972,00 dan nilai pembebasan lahan Tol Manado – Bitung sejumlah Rp 2.005.875.000,00. (tim/sulutonline).