Dewan Sulut Bahas APBD Perubahan 2014

Suasana pembahasan APBD Perubahan 2014 di Dewan SulutSuasana pembahasan APBD Perubahan 2014 di Dewan Sulut

Manado-Semangat anggota Dewan Sulut untuk berkarya bagi daerah seolah tidak pernah padam walau sebagian dari mereka akan mengakhiri tugas sampai dengan September 2014.

Buktinya, pada Sabtu (23/08/2014) akhir pekan lalu, Dewan Sulut kembali menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembahasan APBD Perubahan 2014.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Dewan Sulut Pdt Meiva Salindeho Lintang, STh, juga turut dihadiri Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan, Anggota Forkompinda Sulut, Pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemprov Sulut dan para undangan lainnya.

Dalam penjelasannya Gubernur menyatakan secara umum meskipun penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2014 telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, namun karena diperhadapkan pada kondisi terkini yang menuntut adanya penyesuaian agenda dan program pembangunan, maka perlu perubahan APBD Tahun 2014 dimana hasil yang diharapkan akan dapat semakin menyentuh berbagai aspek pembangunan termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan, adanya asumsi perubahan ini karena adanya tambahan pendapatan pada APBD 2014 sebesar Rp 53.022.150.028,- yang secara langsung merobah kebijakan pendapatan dan juga kebijakan belanja. Selanjutnya kebijakan pembiayaan anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp148.282.819.301,-, mengalami perubahan menjadi Rp 249.406.244.305.-, sedangkan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.25.000.000.000.-, mengalami perubahan menjadi Rp.50.000.000.000.-.

Disamping itu, terdapat pembayaran atas hutang pekerjaan tahun sebelumnya serta terdapat berbagai kegiatan pada masing-masing SKPD yang perlu mendapatkan tambahan anggaran untuk operasional pelaksanaan proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di mana berbagai upaya yang dilakukan ini adalah bentuk perhatian sekaligus komitmen pemerintah Provinsi Sulut untuk memacu gerak roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkman masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. (tim/sulutonline)