Dispenda Sulut Bakal Gelar Operasi Kendaraan Bermotor

Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan saat memimpin rapat rencana operasi kendaraan bermotorSekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan saat memimpin rapat rencana operasi kendaraan bermotor

Mokodongan: Kendaraan Masuk SPBU Harus Lunas Pajak

Manado
-Menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2014 terdapat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di seluruh kabupaten kota se Sulut. Alhasil, memaksa Pemprov Sulut melalui Dispenda Sulut melakukan rapat bersama instansi terkait mencari solusi untuk menagihnya pada para Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor (KB).

Tercatat kurang lebih 300 ribu kendaraan roda 2 dan 93 ribu lebih kendaraan roda 4 yang tersebar di 15 kabupaten kota yang harus ditagih Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut melalui UPTD Samsat di Kabupaten Kota kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

Karenanya, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan sebagai pembina Samsat menghimbau agar seluruh sekertaris daerah se Sulut untuk menindaklanjuti hasil pendatanganan Pakta Integritas para Bupati dan Walikota tentang Sulut Pelopor Sadar Pajak (SPSP) pada 14 Desember 2013 lalu.

“Dengan semakin banyaknya para wajib pajak menunaikan kewajiban, tentunya akan berpengaruh pada bagi hasil pajak,”ingatnya dalam rapat tim pembina samsat dalam rangka pelaksanaan operasi kendaraan bermotor dan penyerahan bagi hasil pada kabupaten kota se Sulut di ruang rapat WOC kantor gubernur, Selasa (26/08/2014).

Menurut Mokodongan, adanya temuan dari BPK RI ini sangat berdampak pada penerimaan pendapatan daerah termasuk bagi hasil pajak daerah provinsi ke kabupaten kota.

“Karena itu perlu dilakukan terobosan dan program inovatif untuk ditindaklanjuti dengan serius dan terpadu oleh seluruh unsur terkait dan salah satunya akan dilaksanakan operasi kendaraan bermotor di SPBU se Sulut yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2014. Setiap kendaraan bermotor yang akan melalukan pengisian BBM di SPBU harus menunjukkan STNK kendaraan yang lunas pajak. Yang belum membayar pajak tidak diijinkan mengisi BBM dan akan ada petugas terkait yang akan melakukan pemeriksaan,”katanya dalam rapat yang juga dihadiri Dirlantas Polda Sulut Kombes Pol Stephen M Napium, para Kapolres dan Kasat Lantas Polda se Sulut.

Untuk itu Mokodongan mengharapkan, kepada pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan empat 4 bahkan lebih dari 6 roda agar dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut Drs Marhaen Roy Tumiwa, MPd dalam laporannya mengatakan pelaksanaan operasi kendaraan bermotor ini adalah untuk lebih menyadarkan bagi wajib pajak kendaraan agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu.

Sementara Dir Lantas Polda Sulut Kombes Pol Stephen M Napiun, SIK, SH, MHum, menyebutkan, target sadar pajak adalah para penunggak pajak pemilik kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan dari luar yang lewat ijin 90 hari. (tim/sulutonline).