INNS-KIP Angkat Bicara Terkait Pelarangan Peliputan Pemilihan NNS

Rangkaian kegiatan pemilihan Nyong Noni Sulut Rangkaian kegiatan pemilihan Nyong Noni Sulut di ruang Mapalus ini yang dilarang diliput wartawan (Foto Ist)

HJP Usulkan Kedepan Kegiatan Pemilihan NNS Dilaksanakan INNS

Manado
-Kendati Kepala Disparbud Sulut Jemmy Suprianda Ruru dan Sekertaris Disparbud Grace Mandagi, sudah menyatakan permohonan maaf pada para wartawan yang biasa ngepos di kantor gubernur, terkait insiden pelarangan meliput rangkaian kegiatan pemilihan Nyong Noni Sulut, oleh oknum staf Disparbud, namun perisitiwa ini terus menuai kecaman berbagai pihak.

Kali ini, datangnya dari Ikatan Nyong Noni Sulut (INNS) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP), angkat bicara. Ketua Ikatan Nyong Noni Sulut (INNS) Hanny Joost Pajouw (HJP) yang dimintai tanggapannya terkait pelarangan tersebut, menyatakan sangat menyesalkan insiden ini terjadi.

“Saya mewakili para peserta NNS 2014 meminta maaf jika terjadi miskomunikasi sehingga insiden itu terjadi,”ujar Ketua INNS Hanny Joost Pajouw (HJP saat dikonfirmasi, Kamis (28/08/2014).

Dikatakannya, pelarangan tersebut tidak menggambarkan jiwa dari tujuan pelaksanaan ivent yang dilakukan setiap tahun tersebut. Padahal, insan Pers sangat membantu melalui promosi dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

“Insan Pers adalah sahabat kita. Tanpa mereka kita tidak mungkin menjadi besar,”katanya menyesalkan kejadian memalukan tersebut.

HJP lantas menambahkan, insiden ini sebaiknya dijadikan bahan instrospeksi bagi Disparbud. Karenanya, dia mengusulkan agar kegiatan pelaksanaan pemilihan Nyong Noni Sulut tahun depan, diserahkan saja pada INNS. Alasannya kata dia, karena INNS yang paling tahu untuk berbuat apa dan melakukan apa, terkait pemilihan Nyong Noni Sulut.

Senada dengan itu, Reidy Sumual komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulut, mengatakan, sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, prinsip transparasi harus dikedepankan.

Artinya tegas Sumual, semua informasi publik berhak masyarakat atau publik tahu. Selain yang tercatat dalam pasal 17 diatur pengecualiannya, seperti rahasia pribadi.

Sementara Wartawati Harian Koran Sindo Yannemieke Singal yang biasa ngepos kantor gubernur, menyebutkan, dengan adanya insiden ini, kedepan Disparbud harus melakukan revolusi mental secara menyeluruh.

“Disparbud adalah ujung tombak Pemprov Sulut untuk mempromosikan segala potensi daerah yang ada. Nah, bagaimana orang mau percaya jika sikap tidak bersahabat seperti ini yang ditonjolkan? Ini sebaiknya dijadikan pelajaran untuk tampil lebih elegan, jangan seperti ini. Sangat kampungan !,”sindirnya.

Disatu pihak, Taufik Tumbelaka pengamat politik dan pemerintahan, menambahkan, reformasi birokrasi yang digalakan Pemprov Sulut sepertinya belum optimal. Buktinya, masih ada saja oknum staf jajaran Pemprov Sulut berperilaku tidak terpuji. Seharusnya kata dia, tidak perlu ada insiden pelarangan seperti ini dalam era transparansi publik sekarang.

“Biasa ajalah. Jangan terlalu mengekslusifkan diri. Seakan-akan acara pemilihan Nyong Noni Sulut sesuatu yang sangat urgent dan vital. Padahal, masih banyak persoalan kemasyarakatan di Sulut belum terselesaikan,”sergahnya. (Baca berita sebelumnya: Dilarang Diliput, Kegiatan Pemilihan Nyong –Noni Sulut Disorot !, red)-(tim/sulutonline).