Kotambunan Desak ULP Segera Berkantor Sendiri

Kepala Biro Pembangunan  Farly Kotambunan SE (Foto dok)Kepala Biro Pembangunan Farly Kotambunan SE (Foto dok)

Manado-Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut Farly Kotambunan SE, mendesak agar Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) yang saat ini masih berstatus Ad Hoc pada biro yang dipimpinnya, untuk segera ditetapkan sebagai salah satu unit Pemprov Sulut, supaya bisa berkantor sendiri.

“Ini sesuai dengan Perpres nomor 70 tahun 2012, tentang pengadaan barang dan jasa. Lebih cepat prosesnya, lebih baik,”katanya, Senin (01/09/2014).

Apalagi terang Kotambunan, di beberapa provinsi di Indonesia, sudah melaksanakan pemisahan ULP tersebut. “Sebenarnya termasuk LPSE, namun karena Tupoksinya berada dibawah Biro Pembangunan, sehingga tidak boleh lagi,”terangnya.

Dikatakan Kotambunan, upaya ini harus ditempuh untuk menepis adanya berbagai tanggapan miring diluar yang menyebutkan, adanya intervensi atasan terhadap ULP.”Upaya pemisahan ini juga, untuk memenuhi upaya pencegahan KKN. Apalagi, awal pembentukan ULP sesuai Inpres nomor 1 tahun 2013, dan sesuai target action plan KPK dalam pelelangan harus mencapai 70 persen dan tahun 2014 ini, harus sudah mencapai 100 persen,”ungkapnya.

Pengertian ULP menurut Perpres 54 tahun 2010 setelah dilakukan perubahan menjadi Perpes nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Dalam Pasal 7 ayat (4), Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas, Kepala, Sekretariat, staf pendukung dan kelompok kerja.(tim/sulutonline).