Dana Renovasi Gubernuran Dinilai Terlalu Tinggi

Renovasi pendopo gubernuran sementara dilakukan (Foto Ist)Renovasi pendopo gubernuran sementara dilakukan (Foto Ist)

Tumbelaka: Ini Pemborosan dan Menciderai Rasa Keadilan

Manado-Renovasi rumah jabatan gubernur atau lebih dikenal dengan sebutan Gubernuran Bumi Beringin Manado, sebesar Rp 4.460.312.000, dinilai sebagai langkah kebijakan yang tidak populis dan tidak pro rakyat.

“Ini terkesan pemborosan dan menciderai rasa keadilan. Sebab, renovasi bangunan dengan total nominal seperti itu, angka yang sangat fantastis! Ini senilai gedung empat lantai. Terlalu tinggi,”nilai pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka, pada sejumlah wartawan, Senin (01/09/2014).

Padahal kata Tumbelaka, masih banyak persoalan kemasyarakatan yang belum teratasi. Salah satunya yang paling mencolok ungkapnya, adalah masalah kemiskinan. “Dari data yang dibeber BPS, tercatat ada 200 ribu lebih angka kemiskinan di Sulut,”sesalnya.

Kendati diakui Tumbelaka, renovasi pendopo (teras gedung gubernuran, red) perlu dilakukan. Tapi harus dilihat sesuai kondisi saat ini. “Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sosialisasi penyusunan dan penggunaan dana APBD harus sesuai kebutuhan dan bukan keinginan. Harus ada skala prioritas untuk efisiensi anggaran dan harus pro rakyat,”tegasnya.

Kepala Biro Umum Dra Femmy Suluh saat dikonfirmasi terkait renovasi gedung rumah jabatan gubernur tersebut mengatakan, latar belakang renovasi gedung terebut, karena gedungnya sudah lama dan banyak yang bocor. Apalagi katanya, bangunan tersebut hanya memakai bahan knokdown dan tidak permanen. Sehingga hampir tiap bulan harus ada penggantian plafon.

“Nah, sehingga dilakukanlah renovasi gedung. Termasuk penataan taman yang ada di depan pendopo. Ini mendesak. Apalagi banyak tamu dari dalam negeri maupun luar negeri di jamu disitu. Ini masuk kategori kebutuhan karena rehabilitasi untuk jangka panjang,”terang Suluh.

Renovasi gedung tersebut tambah Suluh, sudah dihitung dan dilakukan analisis oleh konsultan perencana, termasuk pengawasannya oleh CV Prisma Engonering Consultan. (tim/sulutonline)