Perusahaan Langgar Aturan Dikenai Sanksi

Rapat koordinasi tim terpadu pengawasan dan penegakan hukum terkait pengendalian lingkungan hidupRapat koordinasi tim terpadu pengawasan dan penegakan hukum terkait pengendalian lingkungan hidup

BLH Kembali Ingatkan Pentingnya Kelestarian Lingkungan

Manado-Tim Terpadu Pengawas dan Penegakan Hukum Pemprov Sulut yang diketuai Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, DR Djouhari Kansil, terus mematangkan rencana pemeriksaan dan penelitian pada 22 perusahaan yang tersebar di 5 Kabupaten dan Kota se Sulut.

“Tim terpadu ini sudah ditetapkan dengan SK Gubernur nomor 184 tahun 2014 Tanggal 26 Agustus 2014 dengan ketua tim pengarah adalah Gubernur dengan anggota seluruh unsur Forkopimda Sulut,”terang Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan yang juga sebagai Wakil Ketua Terpadu, dalam rapat koordinasi dirungan Mapalus kantor gubernur, Selasa (09/09/2014).

Dikatakan Mokodongan saat didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulut Christiano Talumepa SH, Tim terpadu yang akan turun nantinya adalah Pejabat Penyidik PNS, Korwasda Polda Sulut.”Setidaknya ada 8 tim yang akan turun memantau. Hasil survey lapangan akan dilaporkan pada ketua tim yang dikemudian dibahas bersama untuk menetapkan langkah penindakan pada tahun 2015 mendatang. Saat ini baru tahapan sosialisasi dan pengawasan,”terangnya.

Kendati demikian, rapat yang juga dihadiri tim Polda, Kajati, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan, Imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM, Disperindag, serta BLH Kabupaten dan Kota se Sulut tersebut menurut Mokodongan, tidak menutup kemungkinan jika tim terpadu menemukan adanya pelanggaran administrasi maupun penyalahgunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi.

Sementara menurut Talumepa SH yang juga sebagai sekertaris tim terpadu, dalam pengawasan selama 2 bulan yakni Oktober dan November 2014 ini, akan bekerja ekstra ketat.

Dicontohkannya, dalam bidang ketenagakerjaan, jika terjadi pelanggaran akan dilakukan pencabutan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). “Setelah itu, pihak Imigrasi akan melakukan deportasi pada bersangkutan. Silahkan lengkapi administrasinya dulu baru bisa kembali bekerja,”tegasnya seraya menambahkan khusus untuk pengujian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) pihak BLH Sulut akan membangun laboratorium penelitian. (tim/sulutonline)