Andi: Temuan BPK Bisa Diserahkan pada Aparat

Media Workshop BPKMedia Workshop BPK

Kerugian Daerah Mencapai 39 miliar Lebih

Manado-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, Drs Andi Lologau menyebutkan, seluruh temuan pemeriksaan BPK di 15 kabupaten dan kota se Sulut, termasuk Pemprov Sulut, terkait adanya kerugian negara bisa diserahkan pada aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, temuan BPK bisa diserahkan untuk ditindaklanjuti, terkait adanya kerugian negara. Kerugian negara ini, bisa ditempuh dengan Tuntutan Ganti rugi (TGR) pada yang bersangkutan”tegasnya saat acara Media Worshop “Paparan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran 2013” di kantor BPK Perwakilan Sulut, Selasa (09/09/2014).

Andi yang didampingi Kepala Sub Auditorat Wilayah I Dade Nandemar serta Kepala Sub Auditorat Wilayah II Bagus Panca Putra tersebut menyebutkan, kelompok temuan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2013 di Sulut mencapai Rp 680.836.620.232,62, dengan total 357 jumlah kasus.

Dari total temuan tersebut mencakup, kerugian daerah sebesar Rp39.880.987.915,60 dengan 154 kasus. Kemudian potensi kerugian daerah dengan 23 kasus senilai Rp 14.633.027.894,91, dan kekurangan penerimaan sebanyak 46 kasus dengan nilai Rp 8.204.637.885, 49, serta temuan administrasi sebanyak 106 kasus senilai Rp 612.115.659.300,50 dan terakhir temuan 3E (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan) sebanyak 28 kasus senilai Rp 6.002.307.236,12,.

Dijelaskan Andi, temuan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2013 di Sulut tersebut mengakibatkan, kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, adminsitrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Salah satu contoh ungkap Andi, permasalahan belanja pegawai yang mencakup, kesalahan penganggaran antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pembayaran tunjangan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja belum sesuai dengan parameter yang objektif. Terdapat pegawai yang sudah meninggal dan pensiuan masih dibayarkan gajinya. Pembayaran honorarium PNS dan non PNS tidak sesuai ketentuan. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang sudah pensiun, serta tunjangan besar bagi PNS, Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota dewan kurang dibayarkan.

Kemudian permasalahan pada belanja hibah dan bantuan sosial, terdapat, belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran dan belum didukung dengan laporan pertanggungajawaban. Sistim Pengendalian Intern (SPI) belanja hibah dan bantuan sosial belum memadai. Belanja hibah kepada organisasi yang belum memenuhi syarat serta pertanggungjawaban belanja hibah kepada instansi vertikal tida tertib.

Dalam catatan BPK selang tahun 2010 sampai 2013 terhadap perkembangan pemberian opini, mengalami trend peningkatan. Dimana, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2010 hanya 1 daerah, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 daerah, Tidak Wajar (TW) 6 daerah, kemudian Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 7 daerah.

Pada tahun 2011, pemberian opini WTP 1 daerah, WDP 3 daerah, TW 2 daerah dan TMP 10 daerah. Kemudian tahun 2012 pemberian WTP pada 2 daerah, WDP 7 daerah, TW 2 daerah dan TMP 5 daerah. “Sedangkan pada tahun 2013, pemberian WTP ada 5 daerah, WDP 7 daerah, dan TW 4 daerah,”terangnya.

Karenanya, BPK memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah. Mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah. Melakukan upaya penagihan serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah. Pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab. Peningkatan pengawasan dan pengendalian. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas bukti pertanggungjawaban yang belum memadai. Mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan serta mengoptimalkan perencanaan kegiatan.(tim/sulutonline)