SHS Laporkan MaMi ke Polda

Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Jimmi Palmer SinagaKapolda Sulut Brigjen Pol Drs Jimmi Palmer Sinaga berbincang Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang dalam satu kesempatan

Kerugian Mencapai 8.89 Miliar Rupiah

Manado-Komitmen membangun tanpa korupsi oleh gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) patut diacungi jempol. Menyusul, temuan Makan – Minum (MaMi) yang diduga fiktif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, bernilai miliaran rupiah, sudah dilaporkan sendiri oleh SHS ke Mabes Polda Sulut beberapa waktu lalu.

Bahkan menurut Kepala Inspektorat Sulut Drs Mecky Onibala, Kamis (25/09/2014), upaya dan langkah gubernur SHS dengan melaporkan sendiri temuan BPK tersebut ke Mapolda Sulut, merupakan suatu langkah berani dalam menjawab tuntutan supremasi hukum.

“Laporan dibawa langsung oleh gubernur ke Polda pada tanggal 16 September 2014 lalu,”katanya yang juga dibenarkan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Marcel Sendoh SH.

Onibala kemudian mengatakan, atas laporan itulah pihaknya bersama aparat Polda Sulut, terus melakukan verifikasi atas temuan BPK tersebut, untuk ditindaklanjuti. “Iya, jika kena Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus dikembalikan,”terangnya seraya menyebutkan, jika masuk tindak pidana korupsi, hal itu sudah bukan kewenangan pihaknya, melainkan kewenangan aparat penegak hukum.

Bocoran informasi dalam pemeriksaan verifikasi data oleh Inspektorat terkait dugaan korupsi dana MaMi ini, sudah hampir mencapai 20 orang yang diperiksa dimintai keterangannya.

Sementara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Marcel Sendoh SH, menyebutkan, berkas MaMi fiktif yang dilaporkan Gubernur ke Mapolda Sulut itu, bukan pidana biasa sehingga tidak perlu telaah staf atau kajian hukum dari Biro Hukum. “Ini temuan BPK, berkas laporan hanya lewat di Biro Hukum. Kami hanya melakukan paraf koordinasi dan menyerahkan langsung ke Gubernur,”terangnya seraya menyebutkan, sebelum ke gubernur, berkas tersebut juga diparaf oleh Inspektorat, Asisten 3, Sekdaprov, Wakil Gubernur Sulut.

Sementara Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM, BPK Perwakilan Sulut, I Made Dharma, saat dikonfirmasi menyebutkan, kurang lebih Rp 8.89 miliar anggaran MaMi terindikasi kerugian.

Diketahui, salah satu penyebab Pemprov Sulut hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK adalah kegiatan pengadaan Makan -Minum (MaMi) yang diduga fiktif di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut sehingga menyebabkan bobolnya APBD 2013 lalu.

Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka mengatakan, lembaga penegak hukum jangan diam, melainkan harus proaktif menindaklanjuti temuan BPK terhadap adanya kegiatan fiktif terkait pengadaan makan minum di Setdaprov Sulut. “Masuk dan usut praktek korupsi berupa kegiatan pengadaan mami fiktif ini,” tegas putra Gubernur pertama Sulut ini.

Menurut Tumbelaka, harus diselidiki apakah temuan Mami fiktif ini hanya karena dokumen pendukung yang tidak ada atau benar-benar fiktif yang berarti kegiatannya tidak dilaksanakan dan semua dokumen pertanggungjawaban dipalsukan.

“Ini serius, sebab jika terbukti kegiatannya benar-benar fiktif maka berarti selain korupsi, ada kejahatan lain dibalik itu yakni pemalsuan dokumen dan lain sebagainya,” sergah jebolan Fisipol UGM ini.

Ditegaskan Tumbelaka, yang juga harus diusut adalah, kemana aliran dana terkait mami fiktif ini. Pasalnya jika benar fiktif, berarti uangnya dicairkan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan. “Nah uang yang dicairkan ini harus ditelusuri alirannya. Kepada siapa saja uang hasil kegiatan fiktif ini dan siapa-siapa yang bertanggungjawab membuat dokumen-dokumen palsu tersebut harus diungkap,”tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Sub Auditorat Wilayah Sulut I BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Dade Nandemar dalam workshop media beberapa waktu lalu menyebutkan, temuan ini menandakan bukti masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemprov Sulut. “Kalau masih ada temuan seperti ini (mami fiktif), maka bisa disimpulkan sistem pengendalian internal belum bagus atau masih buruk,” katanya.

Kendati demikian, Kepala BPK RI Perwakilan Pemprov Sulut Drs Andi K Lologau, dalam kesempatan yang sama menyebutkan, temuan BPK terhadap kegiatan Fiktif di Pemprov Sulut tak selalu karena SPI yang lemah. “Bisa saja SPI sudah bagus tetapi karena adanya persekongkolan jahat antara orang-orang di dalam sistem tersebut,”terangnya seraya menambahkan, persekongkolan ini, merupakan parasit yang meruntuhkan sistem. “Sebaik-baiknya sistem jika ada persekongkolan jahat pelaku-pelaku di dalamnya, maka sama saja bohong. Sistem tidak akan jalan,”sesalnya.

Alhasil, atas temuan ini BPK memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dengan menyetor ke kas daerah, mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah.

Dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah, melakukan upaya penagihan serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah. Pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab, peningkatan pengawasan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan secara administrasi atas bukti pertanggungjawaban yang belum memadai. (tim/sulutonline).