Kowaas : Tou Minahasa Harus Gugat Pilkada di DPRD

Franky Kowaas saat bersama komunitas penerjun payung IndonesiaFranky Kowaas saat bersama komunitas penerjun payung Indonesia

Manado-Tokoh masyarakat Minahasa, Franky Kowaas menegaskan, warga keturunan Minahasa harus menentang proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sebab, dari sisi budaya, Minahasa sejak dahulu kala telah membangun kedaulatan rakyat dengan system demokrasi, dan semua pemimpin dipilih oleh rakyat atau umat.

“Atas nama budaya Minahasa, atas nama tradisi demokrasi Minahasa, saya serukan : Mari kita lawan keputusan politik di DPR RI yang menetapkan Pilkada melalui DPRD,” ingat Franky Kowaas yang juga salah satu atlit terjun payung Sulut dan pendaki gunung dunia ini, kepada sejumlah wartawan di Manado, Senin (29-09-2014).

Dia menjelaskan, keputusan DPR RI terkait RUU Pilkada dengan menetapkan Pilkada melalui DPRD adalah sebuah pengingkaran pada tradisi dan budaya politik Minahasa. “Itu sebuah pengingkaran, dan kami menentang semua yang mencederai budaya Minahasa,” kata Kowaas berapi-api.

Menurutnya, pemilihan pemimpin oleh rakyat atau umat hingga kini terjaga dengan baik di Minahasa. Mulai dari memilih kelompok Mapalus, memilih pemimpin rukun keluarga, memilih Pala dan Meweteng, memilih Hukum Tua, memilih pemimpin gereja, dan memilih pemimpin organisasi kekerabatan; semua dilakukan dengan cara pemilihan langsung.

Dia menegaskan, jika nanti pemimpin daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dipilih oleh DPRD, maka yang bersangkutan akan mengalami penolakan tradisi dan cultural. “Saya tegaskan lagi, pemilihan pemimpin oleh DPRD bertentangan dengan adat dan tradisi Minahasa. Maka, pemimpin yang akan dipilih di DPRD akan mengalami penolakan budaya. Ini tidak baik dan berbahaya,” kata Kowaas.

Oleh karena itu, Kowaas dan jaringannya akan melakukan upaya protes ke Jakarta dengan membawa amanat budaya Bangsa Minahasa yang menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. “Saya dan jaringan saya akan membawa amanat budaya ke Mahkamah Konstitusi, kami menentang keras pemilihan pemimpin di DPRD,” pungkasnya.(tim/sulutonline).