Setiap Desa di Sulut Bakal Dapat 1 Miliar Dari Pusat

Kepala BPMPD Sulut Rudi MokogintaKepala BPMPD Sulut Rudi Mokoginta

Kakansing Ingatkan Waspadai Penyimpangan

Manado-Ini merupakan kabar baik bagi para Kepala Desa yang ada di 15 Kabupaten dan Kota se Sulut. Menyusul pemerintah pusat berencana akan meluncurkan anggaran penguatan pembangunan senilai Rp 1 miliar setiap desa pada tahun 2015 mendatang.

“Kisarannya, antara Rp 700juta, Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliar. Ini sesuai amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014,”terang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Sulut Drs Muhammad Rudi Mokoginta, Kamis (02/09/2014) malam.

Dikatakan Mokoginta, jumlah seluruh desa di Sulut sendiri sebanyak 1.344 desa dari 167 kecamatan yang ada. “Jadi yang akan mendapat bantuan hanya Desa bukan Kelurahan. Ini harus jelas supaya tidak terjadi kecemburuan,”terangnya seraya menyebutkan, kucuran dana ini berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebelumnya sudah diberlakukan.

Untuk menghindari adanya peluang penyimpangan dana tersebut, pihak BPMPD Sulut, jelas Mokoginta, berencana akan melakukan pelatihan kepada sejumlah kepala desa dan aparat di akhir tahun 2014 ini.

Terkait rencana penyaluran dana ini, akademisi mengingatkan agar mewaspadai adanya kemungkinan penyimpangan pemanfaatan dana tersebut. “UU Desa yang sudah diketuk tersebut, harus disertai dengan persiapan yang matang terutama untuk para kepala desa dan aparat desa. Sebab pengelolaan keuangan itu jika tidak hati-hati dan lalai, malah berimplikasi pada korupsi,”ingat Prof Warnes Kakansing Akademisi Universitas Negeri Manado (Unima).

Salah satu persiapan penting yang harus dilakukan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ialah melakukan pelatihan pengelolaan dan manajemen keuangan yang sesuai standar, tetapi juga pendampingan yang konsisten. Pendampingan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang malah justru berpindah dari kota ke desa.

“Kita tahu sekarang, beberapa pemerintah daerah di Sulut, dalam pengelolaan keuangan yang sudah diisi oleh aparat pemerintah yang belajar tentang akuntansi saja masih mendapat temuan tidak wajar dari BPK. Apalagi ini dana segar yang akan digulirkan perdana ke desa-desa. Sangat penting kepala desa dan aparatnya dibekali dan didampingi,” saran Kakansing. (tim/sulutonline)