BPK Beber Rincian Dana MaMi

Harold Lumempow dalam salah satu aksi demo (Foto Ist)Harold Lumempow dalam salah satu aksi demo (Foto Ist)

NSCW: Aparat Seharusnya Segera Masuk Lakukan Lidik

Manado-Gunjang-gunjing temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran Makan –Minum (MaMi) di Setdaprov Sulut, senilai Rp 8,8 miliar terus memanas. Alhasil, ‘bola liar’ anggaran MaMi selain menjadi endusan aparat penegak hukum, juga dimanfaatkan berbagai kepentingan yang masuk mendopleng temuan BPK tersebut.

Fenomena ini selain disorot sejumlah pengamat , juga menjadi fokus perhatian komunitas anti korupsi.”Kasus MaMi ini sebaiknya, segera dituntaskan jika tidak mau melebar dan menjurus pada fitnah,”ingat Harold Lumempouw SH, Ketua North Sulawesi Corruption Watch (NSCW), Kamis (02/10/2014).

Karena itu, Lumempouw menegaskan seharusnya aparat penegak hukum segera masuk dan melakukan penyidikan dan penyelidikan (Lidik), pasca diumumkannya temuan MaMi oleh BPK beberapa waktu lalu.

”Aparat kepolisian jangan tunggu selesai rekomendasi 60 hari kemudian baru mau masuk, itu namanya terlambat. Apalagi ini sudah masuk dalam kategori kerugian. Lagipula, TGR tidak menggugurkan adanya indikasi tindak pidana korupsi,”ingatnya seraya menambahkan, pun gubernur pada tanggal 16 September 2014 lalu sudah melaporkannya ke Mapolda Sulut. “Jadi aparat mau tunggu apalagi? Semakin cepat selesai akan lebih baik untuk menghindari adanya fitnah,”sarannya.

Menurut Lumempouw, ada beberapa prasangka yang tidak baik yang harus dijawab menyusul merebaknya kasus MaMi. Pertama, mengapa gubernur sendiri melaporkan ini ke Polda? Kedua, apakah untuk menghindari sorotan KPK? Atau untuk mendapatkan nilai plus supaya bisa masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi-JK? “Semua ini akan terjawab jika kasus ini menjadi terang. Solusinya, aparat segera masuk ! supaya tuntas,”tegasnya seraya mengakui aliran dana MaMi ini sangat begitu misterius.

Sebelumnya, pengamat politik pemerintahan dan daerah Taufik Tumbelaka, menyebutkan, yang harus diteliti adalah aliran dana MaMi ini, “Aliran dananya kemana?. Harus tuntas supaya jelas siapa yang bertanggung jawab,”katanya.

Sementara Kasubid Hukum dan HAM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut I Made Dharma, secara terpisah menyebutkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggjawab terkait kasus MaMi.

“Tanggungjawabnya tentunya secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sebagaimana diatur dalam Permedagri nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya,”katanya.

Diketahui, dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada BAB Kedua tentang kekuasaan penggelolaan keuangan daerah, Bagian Kelima menyebutkan, pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang, pasal 11 ayat 4 menyebutkan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang (PB).

Sementara dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam subtansi penyempurnaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan jika tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Dalam kasus MaMi diketahui, pada kurun waktu tahun 2013 lalu, terjadi pergantian KPA. Dimana bulan Januari –Juli dijabat oleh Asisten III (ES) kemudian bulan Juli sampai Desember 2013 dijabat oleh Asisten III (NW). “Jadi, tinggal dicocokan masa jabatannya dengan waktu terjadinya kerugian,”jelas Made Dharma.

Dalam kesempatan itu Kasubid Hukum dan HAM BPK Perwakilan Sulut ini juga membeber rincian indikasi kerugian belanja MaMi pada Setdaprov Sulut senilai Rp 8.891.721.906, dengan rinciannya Rp 310.400.000 belanja jasa kesenian. Rp 302.456.000 belanja sewa tenda. Rp 26.400.000 belanja sound systim. Rp 294.521.200 pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan peruntukannya. “Dan Rp 7.957.944.706 untuk pengeluaran bayar hutang kegiatan tahun 2012 dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan,”ungkap Made Dharma. (tim/sulutonline).