Tumbelaka, Lumempouw, Tindi Desak KPK Ambil Alih Kasus MaMi

Sekdaprov Sulut Ir SR MokodonganSekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan

Majelis TP-TGR Segera Sidangkan Kasus MaMi

Manado-Kasus dugaan indikasi korupsi senilai Rp 8,8 miliar anggaran Makan Minum (MaMi) di Setdaprov Sulut, terus bergulir. Bahkan sejumlah LSM dan pengamat mendesak, agar kasus ini sebaiknya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyusul lambannya respon dan penanganan aparat kepolisian Sulut terkait kasus ini.

Secara terpisah baik Harold Lumempouw SH (Ketua North Sulawesi Corruption Watch (NSCW) , dan Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulut, Jimmy Tindi, serta pengamat politik dan pemerintahan daerah Taufik Tumbelaka, menyatakan agar KPK RI segera turun tangan menangani masalah ini. “Selain cepat tuntas juga untuk menjawab kesimpang siuran informasi yang merebak menyusul terkuaknya kasus MaMi ini oleh BPK,”terang ketiganya, Selasa (07/10/2014).

Lagipula jelas Lumempouw, Tindi dan Tumbelaka, aparat kepolisian terkesan lamban dan kurang respon. Padahal pak gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) sudah melaporkan secara resmi kasus dugaan korupsi ini ke Mapolda Sulut sejak tanggal 16 September 2014 lalu.

Apalagi terang Lumempouw SH, dalam data yang dibeber BPK, dari total dana MaMi, ternyata sekitar Rp 7 miliar dibayarkan untuk pengeluaran bayar hutang kegiatan tahun 2012 dan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan. “Jelas-jelas ini sangat mencurigakan. Apalagi data ini falid atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK,”tegasnya.

Pun, menurut Tindi, indikasi kerugian belanja MaMi pada Setdaprov Sulut senilai Rp 8.8 miliar itu, juga tercatat Rp 310.400.000 untuk belanja jasa kesenian, dan Rp 302.456.000 untuk belanja sewa tenda, serta Rp 26.400.000 belanja sound systim.

”Ini sangat aneh, nomenklaturnya dana MaMi, tapi ternyata data yang diungkap BPK, justru ada dana untuk jasa kesenian, sewa tenda dan sound systim. Orang awan juga bisa menilai ada apa dibalik semua itu. Ayo sebaiknya KPK segera masuk,”sergahnya.

Sementara pengamat politik pemerintahan daerah, Taufik Tumbelaka, menilai aliran dana MaMi semakin semrawut dan membingungkan. “Coba liat, ternyata dalam data yang diungkap BPK, selain dibayarkan untuk jasa kesenian, sewa tenda dan soudsystim, ternyata ada juga dana yang terpakai sebesar Rp 294.521.200 untuk pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan peruntukannya. Dan yang mengherankan semua itu masuk dalam dana MaMi,”katanya dengan wajah penuh kecurigaan.

Selain mengupas ketidakjelasan aliran dana MaMi, Lumempouw, juga mengatakan, dalam kasus MaMi ini sudah menjurus adanya indikasi perbuatan melawan hukum. “Dalam hukum pidana, bisa diketahui secara pasti siapa berbuat apa dan dimana. Nah, untuk kasus MaMi ini sangat jelas siapa berbuat apa. Dan jika kasus ini diambil alih oleh KPK maka akan terungkap semuanya. Termasuk, yang menyuruh melakukan, yang melakukan, dan turut serta melakukan,”terangnya.

Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan yang juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), menegaskan tim majelis segera akan menyidangkan kasus dugaan indikasi korupsi dana Makan Minum (MaMi) angaran tahun 2013 lalu, di Setdaprov Sulut.

“Yang pasti dalam waktu dekat ini, MPTP-TGR segera akan menyidangkannya, sebab deadline rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perakilan Sulut, segera akan berakhir tanggal 14 Oktober 2014 mendatang. Secepatnya,“ tegas Mokodongan, Selasa (07/10/2014).

Senada dengan itu, Asisten 3 Setdaprov Sulut Nixon Watung SH yang pada agenda sidang pertama beberapa waktu lalu, tidak sempat hadir, menyatakan, dirinya siap mengikuti persidangan TP-TGR yang akan dilaksanakan di kantor Inspektorat Sulut. “Saya pasti hadir. Kami sedang menuntaskan pemeriksaan berkas atas rekomendasi BPK. Pokoknya, saya pasti hadir,“singkatnya dalam kesempatan terpisah.

Sebelumnya, Kasubid Hukum dan HAM BPK Perwakilan Sulut I Made Dharma menyebutkan, berdasarkan LHP, maka Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas dugaan indikasi korupsi dan MaMi.

Tentunya kata dia, pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam subtansi penyempurnaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan jika tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2013 lalu, telah terjadi pergantian KPA. Dimana pada bulan Januari –Juli 2014 dijabat oleh ES yang waktu itu sebagai Asisten 3 Setdaprov Sulut. Kemudian bulan Juli sampai Desember 2013 dijabat oleh NW sebagai Asisten 3 Setdaprov Sulut. “Iya kan, tinggal dicocokin masa jabatannya dengan waktu terjadi kerugiannya,”jelas I Made Dharma.(tim/sulutonline)