Polda Kuliti Mantan PPTK Kasus MaMi

Manado-Walaupun mendapat sorotan dari berbagai kalangan, namun Polda Sulut terus mengintensifkan pengusutan atas dugaan korupsi dana Makan Minum (Mami) di lingkungan Setdaprov Sulut.

Bahkan, penyidik Tipikor mulai memanggil satu persatu saksi dan langsung menggulirkan pemeriksaan. Buktinya, Selasa (07/10/2014), mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berinisial MR alias Rumbayan, diperiksa penyidik sebagai saksi dalam dugaan kasus penyimpangan tersebut.

Dir Reskrimsus Polda Sulut, Kombes Pol Hilman SIK MH, melalui Kasubdit I Tipikor, AKBP William Simanjuntak SIK, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

Dikatakannya, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman kasus melalui proses penyelidikan dengan mengambil keterangan para saksi. Ia pun menyatakan, pemeriksaan saksi ini turut dimintakan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan kasus tersebut.
“Tadi siang, satu mantan PPTK kita panggil. Inisialnya MR, dan masih berstatus saksi. Ada dokumen yang kita ambil, dan masih ada dokumen lain juga yang akan kita ambil. Pemeriksaan ini tetap berlanjut, dan akan kita genjot proses lidiknya. Kalau memang semua unsur penyelidikan sudah terpenuhi, segera kita lanjutkan ke tahap sidik. Tidak perlu lama-lama kalau memang sudah lengkap semuanya,” kata Simanjuntak, di ruang kerjanya, Selasa (07/10/2014).

Simanjuntak menegaskan, bahwa semua oknum baik staf maupun mantan pejabat di Pemprov Sulut yang memiliki keterkaitan kasus ini, bakal dipanggil pihaknya. Terkait pemeriksaan MR, Simanjuntak membeberkan bahwa salah satu yang ditanyai adalah teknis maupun kegiatan serta pertanggungjawaban yang dilakukan selama tahun 2013 lalu.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan, Rabu (08/10/2014) dengan memeriksa mantan PPTK lainnya yakni, AM alias Andra, yang kini menduduki salah satu posisi jabatan dibagian Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut.

“Besok, kita lanjutkan lagi. Untuk besok mantan PPTK inisial Andra kita minta keterangan. Pokoknya kasus ini kita gulirkan terus,” jelasnya.

Sementara itu informasi yang dirangkum di Mapolda Sulut menyebutkan, penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana MaMi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 ini, rupanya memiliki sedikit hambatan. Pasalnya, dalam proses pengumpulan barang bukti (babuk) yang dilakukan penyidik Tipikor, diduga muncul sejumlah oknum maupun kelompok di lingkungan Pemprov Sulut, yang terkesan menghalang-halangi proses penyelidikan.

Tak heran, hal tersebut membuat penyidik Tipikor gerah dan bakal mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.“Kalau kita ke sana (Pemprov, red), banyak alasan yang diberikan beberapa oknum, sehingga dokumen yang kita butuhkan belum bisa diambil. Bahkan, ada saja oknum yang terkesan menghalangi tugas penyelidikan kasus ini. Kalau ke depan hal seperti ini kita temui lagi, maka kita segera melakukan proses hukum bagi semua oknumnya. Karena tindakan menghambat atau menghalangi proses hukum, dapat kita proses pidana sesuai hukum yang berlaku,” tegas beberapa sumber penyidik, yang meminta identitas tidak dikorankan.

Sebelumnya, Simanjuntak menyatakan bahwa saksi yang akan dipanggil tidak terdiri dari staf di bagian Setda Provinsi Sulut serta beberapa oknum pejabat. Selain itu, ia menegaskan bahwa jika dalam proses hukum ini ditemukan upaya-upaya menghambat penyelidikan oleh sejumlah oknum, maka pihaknya sudah terlebih dahulu mengetahui siapa yang akan melakukan hal tersebut dan dikenakan tindakan hukum pidana.

“Ada staf dan pejabat juga kita panggil. Yang pasti kita akan kembangkan penyelidikan kasus ini. Kalau ada yang menghilangkan barang bukti, kita pasti tahu siapa oknumnya dan sudah pasti kita proses,” pungkasnya. (Baca berita terkait: Tumbelaka, Lumempouw, Tindi Desak KPK Ambil Alih Kasus MaMi, red)-(tim/sulutonline).