Polda Sita Dokumen Keuangan Kasus MaMi di Setdaprov Sulut

Sejumlah wartawan sedang menunggu depan pintu ruangan penyidik Tipikor Polda Sejumlah wartawan sedang menunggu depan pintu ruangan penyidik Tipikor Polda saat saksi kasus MaMi diperiksa (foto Ist)

Setelah MR, Giliran PPTK Inisial AM Diperiksa Penyidik

Manado-Setelah didesak sejumlah LSM dan pengamat, akhirnya Polda Sulut terus menggenjot pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan penyelewenangan dana Makan Minum (MaMi) senilai Rp 8,8 miliar di Setdaprov Sulut.

Pun, kendati dihalang-halangi mencari data di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, penyidik Tipikor Polda berhasil menyita dokumen keuangan yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Penyitaan tersebut dilakukan, Rabu (08/10/2014).

Sumber penyidik di Mapolda Sulut menyebutkan, dokumen yang disita itu sangat penting karena terkait administrasi keuangan dalam hal pengeluaran dan pos anggaran. Meski mengakui masih banyak dokumen yang sementara diburu, namun untuk dokumen yang berhasil disita sangat membantu penyidik dalam proses penyelidikan.

“Kami sudah mendapatkan dokumen penting dari Setdaprop untuk dipelajari, masih ada lagi yang dicari,” ungkap sumber.

Pada kesempatan itu, juga penyidik meminta keterangan terhadap satu saksi yang merupakan PPTK berinsial AM alias Andra yang juga menjabat sebagai salah satu Kepala Bagian di Setdaprov Sulut. Sebelumnya, telah diperiksa pada Selasa (07/10/2014) mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berinisial MR alias Rumbayan, diperiksa penyidik sebagai saksi dalam dugaan kasus penyimpangan tersebut.

”Tadi, kami periksa lagi satu saksi,” ujar Dir Reskrimsus melalui Kasubdit Tipikor AKBP William Simajuntak.

Diketahui, kasus dugaan penyimpangan dana MaMi ini terungkap atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, melalui penyerahan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sekitar awal bulan Agustus lalu.

Alhasil, atas temuan ini BPK memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dengan menyetor ke kas daerah serta mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah.(Baca berita sebelumnya: Polda Kuliti Mantan PPTK Kasus MaMi, red)- (tim/sulutonline)