Gubernur Perintahkan Pejabat Terkait MaMi Bayar TGR

Gubernur DR SH SarundajangGubernur DR SH Sarundajang

Rekomendasi BPK Berakhir

Manado-Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan, dirinya tidak akan melindungi pejabat yang terlibat kasus Makan Minum (MaMi) senilai Rp 8,8 miliar di Setdaprov Sulut. Kepada sejumlah wartawan, SHS menegaskan, kerugiannya harus ditanggung oleh oknum yang bersangkutan.

“Saya tidak tau, duitnya diambil dari mana. Yang pasti harus bayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR),”tegasnya menjawab wartawan, Selasa (14/10/2014), terkait berakhirnya masa rekomendasi 60 hari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, pada tanggal 14 Oktober 2014.

SHS kemudian mengatakan, pengembalian berkas tindaklanjut rekomendasi BPK tersebut, nantinya akan diserahkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil pada ketua BPK Perwakilan Sulut.

Gubernur lantas menambahkan, kerugian yang diakibatkan kasus MaMi ini, kemungkinan saja karena kelalaian pejabat. Karenanya, dalam masa rekomendasi 60 hari tersebut, telah dilakukan pembetulan administrasinya.

“Jadi rolling tadi, selain penyegaran juga evaluasi atas kinerja pejabat,”tegas SHS.

Sementara Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan yang juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP TGR) secara terpisah menambahkan, tuntutan ganti rugi bisa dilakukan dalam kurun waktu selama 2 tahun masa kerja.

“Tentunya dengan jaminan gaji, atau sertifikat rumah, tanah atau mobil pribadi,”jelasnya. (tim/sulutonline)