“Tugas Anggota Dewan Melayani Rakyat”

SHS menyalami sejumlah anggota dewan usai kuliah tentang Pancasila, UUD 45 dan wawasan KebangsaanSHS menyalami sejumlah anggota dewan usai kuliah tentang Pancasila, UUD 45 dan wawasan Kebangsaan

SHS Kuliahi Anggota Dewan Sangihe , Talaud dan Mitra

Manado-Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), Senin (13/10/2014) memberikan kuliah pada para anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terkait pemahaman tentang Pancasila, UUD 45 dan wawasan kebangsaan.

Diketahui, materi kuliah bagi para anggota legislatif masa bakti 2014-2019 tersebut, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Kegiatan yang di laksanakan Senin (13/10/2014) ini dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, dan dibuka oleh Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang.\

Gubernur menyampaikan kepada semua anggota Dewan yang mengikuti orientasi ini untuk dapat meningkatkan pemahaman peran fungsi dan tupoksi anggota Dewan Kabupaten. Seluruh anggota Dewan juga diharapkan bisa berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Gubernur berharap para anggota dewan paham betul mengenai politik karena mereka saat ini merupakan politisi. “Politisi merupakan pelaksana tugas negara, tanggung jawab sebagai wakil rakyat sangat melekat karena anggota dewan dipilih rakyat. Untuk itu tugas dari anggota dewan adalah melayani rakyat,”ingat SHS.

Kepala Bandiklat Pemprov Sulut DR F Rotinsulu dalam laporannya menjelaskan peserta orientasi ini di ikuti oleh 20 orang anggota DPRD Kabupaten Talaud, 24 orang anggota DPRD Kabupaten Sangihe dan 25 orang anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
Orientasi ini akan dilaksanakan 13 sampai dengan 17 Oktober 2014 mendatang.

Para peserta akan mendapatkan sejumlah materi dari pakar praktisi, pejabat Pemprov Sulut, widyaiswara dan alumni TOT orientasi DPRD tahun 2014. Peserta akan mendapatkan materi meliputi Pancasila, UUD 1945, wawasan kebangsaan, hubungan DPRD dan pemerintah daerah, etika dan budaya politik, pengelolaan keuangan daerah dan sejumlah materi lainnya.(tim/sulutonline)