SHS Turunkan Tim Teliti Perusahaan Pengguna LB3

Kepala BLH Sulut Edwin Silangen SE saat diwawancarai (Foto Ist)Kepala BLH Sulut Edwin Silangen SE saat diwawancarai (Foto Ist)

BLH Ingatkan Pentingnya Menjaga Lingkungan Hidup

Manado- Tim pengawasan dan penegakan hukum terpadu yang dibentuk gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) berdasarkan SK nomor 184 tahun 2014, dipastikan akan turun lapangan mulai Kamis (06/11/2014).

“Tim terpadu yang terdiri dari Polda Sulut, Disperindag, Disnakertrans, ESDM, Imigrasi dan BLH, mulai Kamis (06/11/2014) akan turun lapangan untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan pengguna Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3),”terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulut Edwin Silangen melalui Sekertaris BLH Tinny Tawaang yang didampingi Kabid Penaatan Lingkungan Hidup Arfan Basuki SH, di sela-sela rapat teknis tim Terpadu, Selasa (04/11/2014).

Dikatakannya, target perdana pada Kamis nanti, adalah 5 perusahaan di Bitung. Mereka, masing-masing PT Mapalus Makawanua (Arang Carbon), PT Janur Kawanua (Tepung Kelapa), PT Bitung Mina Utama (Cold Storage), PT Sari Cakalang (Ikan Kaleng) dan PT Perikani Bitung (Ikan Beku Segar).

Ditambahkan Tawaang, tugas tim yang diketuai Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil dan Wakil Ketua Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan dengan Sekertaris Kepala BLH Sulut itu, melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan terkait dokumen lingkungan, kualitas lingkungan dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Termasuk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pertambangan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, keimigrasian kepada perusahaan –perusahaan dan yayasan yang ada di wilayah Sulut.

“Kemudian, melakukan penegakan hukum oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pertambangan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, keimigrasian, yang dalam teknis pelaksanaan penegakan hukum, berkoordinasi dengan koordinator pengawas PPPNS Polda Sulut dan Kejati Sulut,”terang Tawaang.

Dalam kesempatan itu, baik Tawaang dan Basuki kemudian mengingatkan agar seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulut, untuk tetap menjaga lingkungan hidup, demi anak cucu di masa depan.(tim/sulutonline).