Gubernur Hadiri Rakornas Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019

SHS saat bertemu Jokowi dalam rapat kerja nasionalSHS saat bertemu Jokowi dalam rapat kerja nasional

SHS Desak Kapolri Tingkatkan Keamanan di Perbatasan

Jakarta-Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) bersama seluruh Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Kapolda dan Kepala BIN se Indonesia, pada Selasa (04/11/2014) lalu, menghadiri rapat koordinasi nasional kabinet kerja periode 2014 - 2019 dengan tema"Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah".

Dikatakan juru bicara Pemprov Sulut Drs Jahya Rondonuwu, dalam rapat yang dipimpin Presiden RI Jokowi dan didampingi Wapres Jussuf Kalla tersebut, presiden menyampaikan beberapa hal antara lain; investor tidak perlu kuatir terkait tensi politik saat ini, karena memang tidak ada masalah serius.

“Presiden Jokowi menegaskan pentingnya dilakukan reformasi birokrasi terutama kaitan dengan perijinan,”ungkap Rondonuwu mengutip pernyataan Jokowi seperti yang disampaikan gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS).

Sementara terkait penggunaan anggaran dalam APBD, harus ada perubahan total, yakni, anggaran pembangunan harus 80 persen sedangkan belanja aparatur cukup 20 persen. Selain itu, Jokowi mengingatkan tentang pelayanan one stop service agar baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, harus wajib melaksanakannya.

“One stop service secara nasional adalah keharusan. 3 sampai 6 bulan kedepan harus selesai. Investasi harus dilaksanakan tetapi juga harus selektif. Untuk sumber daya alam, harus hati-hati memberikannya. Ini harus direm kencang,”ingat Jokowi.

Kedepan tegas Jokowi, kita akan membangun Cash Manajemen System. Sehingga setiap penggunaan anggaran akan terlihat dan saya minta dukungan dari gubernur sampai bupati dan walikota.

Dalam bidang Infrastruktur, Jokowi menyebutkan potensi pelabuhan yang bisa dibangun akan dicoba. Juga jalur rel kereta api.”Nah ini juga mengantri, agar dibantu terutama bidang perijinan dan pembebasan lahan agar dapat memperkuat jalur distribusi logistik di tanah air,”tegasnya Jokowi dalam sambutan pembukaannya seraya menambahkan kebutuhan listrik juga perlu diperhatikan karena beberapa daerah sudah mulai gelap.

Jokowi juga menyoroti terhentinya pembangunan jalan tol di beberapa daerah di Indonesia terkait masalah pembebasan lahan.”Makanya, pemerintah harus tegas. Gubernur, Bupati dan Walikota harus turun lapangan,”tegasnya.

Terkait sejumlah program dan harapan Jokowi tersebut menurut gubernur SHS melalui juru bicara Drs Jahya Rondonuwu mengatakan pentingnya sinergitas dan kesamaan visi dalam menyelesaikannya.

Dalam kesempatan itu tambah Rondonuwu, Wakil Presiden Rpublik Indonesia, M Jusuf Kala, dalam sambutan penutup mengingatkan bahwa program dan kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan uang negara digunakan se efektif dan efisien mungkin dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilaksanakan secara terpadu antar lembaga dan instansi ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pemborosan.

Yang menarik jelas Rondonuwu, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang saat kesempatan berbincang - bincang dengan Kapolri, mengingatkan agar pentingnya peningkatan keamanan di kawasan perbatasan. (tim/sulutonline).