Gubernur Ingatkan Birokrasi Jangan Terjebak Politik Praktis

SHS saat berbicara dalam forum komunikasi Pendayagunaan Aparatur NegaraSHS saat berbicara dalam forum komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

SHS Launching Buku Reformasi Birokrasi

Manado-Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan forum komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara, kembali mengingatkan, agar birokrasi jangan terjebak dalam politik praktis.

Hajatan yang mengambil tema, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan di ruang Huyula kantor gubernur, Selasa (18/11/2014) tersebut menghadirkan berbagai unsur yang terlibat dalam pendayagunaan aparatur negara antara lain para Bupati dan Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, Sekda, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BKD, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kota.

“Sukses tidaknya kebijakan negara ada ditangan birokrat bahkan lebih dari 60 % sukses pembangunan dilakukan oleh birokrat,”ingat SHS seraya menyebutkan, potret birokrasi kita belumlah potret yang sempurna, program reformasi birokrasi sendiri disebutkan oleh mantan presiden SBY belum berhasil walau bukan juga berarti gagal.

Untuk itu SHS menyampaikan 4 faktor kunci keberhasiln birokrasi yakni, National comitment to reform, Engine of reform, Content of reform, Process excellence to reform.

Dan untuk mencapai keberhasilannya ada 9 indikator yakni, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBD baik, ditunjukkan dari peningkatan dan penyerapan anggaran tiap triwulan, semua program selesai dengan baik, semua perijinan cepat, komunikasi dengan publik baik, pemanfaatan waktu yang efektif, memberikan reward and punishment, hasil pembangunan nyata.

Sementara, strategi Pemprov Sulut dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah penataan sistem rekrutmen pegawai, penguatan unit kerja yang mempunyai fungsi organisasi, tata laksana dan pelayanan publik, kepegawaian dan diklat, penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan organisasi, penyusunan standar kompetensi jabatan, pembangunan database pegawai, penataan ketatalaksanaan.

Dalam kesempatan tersebut SHS juga melaunching buku Reformasi Birokrasi di Sulawesi Utara berserta peraturan pendukungnya dengan menanda tangani kata pengantar serta membagikan buku kepada yang mewakili Menteri Pendayagunaaan Aparatur Birokrasi dan reformasi Birokrasi, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Wakil Bupati Minahasa, Wakil Bupati Sangihe serta pejabat lainnya yang mewakili bupati dan walikota.(tim/sulutonline).