DJSN Apresiasi Pemprov Sulut Terkait Pelaksanaan BJPS

Rapat monitorang dan evaluasi program jaminan kesehatan nasionalRapat monitorang dan evaluasi program jaminan kesehatan nasional

Manado-Kendati masih belum maksimal dan banyak PR yang harus dioptimalkan, namun Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) DR A Situmorang melalui salah satu anggotanya Supriyatno, menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap Jajaran Pemprov Sulut, terkait pelaksaan sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Sulut.

“Apresiasi pada Pemprov Sulut, karena inisiasinya dalam melakukan sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemprov Sulut,”kata Supriyatno dalam kesimpulan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, di ruang ex WOC kantor gubernur, Kamis (20/11/2014).

Namun begitu jelas Supriyatno, selama DJSN melakukan pemantauan di Sulut sejak tanggal 18 November lalu, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan bersama. Sebab ternyata masih banyak peserta yang belum mendapatkan kartu, dan masih tingginya angka rujukan dan ternyata pihak rumah sakit dan peserta BPJS belum sepenuhnya memahami prosedurnya.

Sementara Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dalam sambutan yang dibacakan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Paladung, menyebutkan, negara menyadari setiap WNI berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, sesuai amanat UU No40/2004 tentang sistim jaminan sosial nasional yang diselenggarakan BPJS.

Gubernur berharap, kegiatan yang dihadiri Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut dr Bahagia Mokoagow, pihak Rumah Sakit TNI AD Wolter Mongisidi Teling, RSUP Prof Kandou dan Dinas Kesehatan Sulut tersebut, bisa teriventarisasinya berbagai masalah dan kendala agar diperoleh langah strategis, antisipatif, terkait penyelesaian yang dihadapi dalam program BPJS di Sulut. (tim/sulutonline).