Hasyim Muzadi: Tidak Dibenarkan Menutup Rumah Ibadah

KH Hasyim Muzadi saat dialog bersama peserta Munas I BAMAGKH Hasyim Muzadi saat dialog bersama peserta Munas I BAMAG

Keberadaan FPI Jadi Pembicaraan Hangat Dalam BAMAG

Manado
-Sesi dialog bertema: membangun solidaritas gereja untuk mempererat kebangsaan dalam Munas I Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) yang menghadirkan mantan Ketua Umum PB NU KH Dr Hasyim Muzadi di graha gubernuran Bumi Beringin Manado, Kamis (27/11/2014) berlangsung “panas”.

Menjawab pertanyaan Pdt Steven Teorupon peserta Munas dari Ambon Maluku, terkait maraknya penutupan rumah-rumah ibadah yang melibatkan Fron Pembela Islam (FPI), menurut Muzadi yang juga selaku Presiden World Conference Religion for Peace (Presiden Konferensi Agama se Dunia untuk perdamaian) menegaskan, tindakan menutup rumah Ibadah tidak dibernarkan.

“Apapun alasan FPI, caranya salah dan tidak diperkenankan dalam agama Islam !,”tegasnya yang disambut aplaus ratusan peserta yang merupakan para pendeta dan hamba Tuhan dari denominasi gereja seluruh Indonesia yang juga dihadiri Kakanwil Kemenag Sulut Drs H Sa’ban Mauludin.

Menurut Muzadi, tindakan FPI yang dilakukan selama ini, dianggap bertentangan dengan teologi Lakum Dinukum Waliyaddin (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). “Ingat bukan agama yang jelek, tapi nafsu orang yang mengaku beragama yang membuatnya kekacauan,”ingatnya.

Sebab terang Muzadi, negara saja mengakui agama-agama yang ada, kenapa harus terjadi tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama, lalu mengorbankan agama lain.

Tokoh agama Islam ini kemudian mencontohkan, penolakan FPI terhadap Ahok, dengan merencanakan mau bikin Gubernur tandingan merupakan suatu hal bertentangan.”Lah, dimana kantornya?, siapa yang memberinya gaji?, mau inspeksi ke siapa?. Jadi FPI tidak boleh semena-mena,” tegasnya.

Karena itu Musadi menandaskan. agama-agama yang ada harus bersatu serta harus pula berjalan bersama- bersama, sembari mengajak, yang sama jangan dibeda-bedakan dan yang beda jangan disama-samakan, karena Indonesia adalah negara tempatnya orang beragama.

Dalam kesempatan itu, Muzadi menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi/JK untuk menghilangkan kolom agama dalam KTP. Mantan pengasuh pondok pesantran Al Hikam Surabaya ini, menyatakan menolak dengan tegas. Karena apabila dihilangkan tentunya terasa aneh karena selama ini kolom agama di KTP jelas sekali identitas agama dari penduduk yang bersangkutan.

Sementara saat menjawab wartawan usai dialog, Muzadi, menekankan solusi bagi FPI adalah harus merobah perilaku dan jangan pakai kekerasan. Sebab cara yang dipakai selama ini sangat kasar.”Harus ada perubahan mainsed. Kalau dibubarkan juga akan sulit karena berbelit-belit. Dan jika dibubarkan, pasti mereka akan ganti nama,”ujarnya sesaat sebelum naik mobil menuju bandara Samratulangi untuk kembali ke Jakarta. (Baca berita terakit:Kadiv Humas Polri: Perbedaan Agama Sebagai Kekayaan Bangsa )-(tim/sulutonline).