Rakor Kehumasan Pemprov Sulut Hanya Dihadiri 3 Kabupaten Kota

Wagub Kansil didampingi Karo Pemerintahan dan Humas saat diwawancaraiWagub Kansil didampingi Karo Pemerintahan dan Humas saat diwawancarai

Wagub Kansil Ingatkan Pentingnya Sinergitas Visi

Manado-Wakil Gubernur (Wagub) Sulut DR Djouhari Kansil, kembali mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan sinergitas visi dan misi dalam melaksanakan berbagai program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Penegasan ini dikatakannya menyusul pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan yang dilaksanakan Pemprov Sulut, Jumat (05/12/2014), di ruang Huyula kantor gubernur, hanya dihadiri 3 kabupaten dan kota, masing-masing, Kota Bitung, Tomohon, dan Boltim.

“Pelaksanaan Rakor ini, sangat penting dan strategis untuk menyusun dan menyampaikan pada masyarakat, tentang apa saja program pemerintah untuk kemasyarakatan. Makanya, harus hadir supaya sinkronisasi berjalan baik antara Pemprov, Kabupaten dan Kota se Sulut,”tegas Wagub saat didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dra Lynda Watania.

Wagub juga mewarning pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov Sulut, yang tidak hadir. Mereka diantaranya, Dinas Pertanian, Bakorlu, Badan Perpustakaan, Dispenda, Disnakertrans, ESDM, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Badan Perbatasan, Biro Kesra, Biro Pembangunan, Biro Umum dan BPKMD.

“Tolong dicatat, SKPD mana saja yang tidak hadir,”sembur Wagub.

Sementara dalam materinya, Wagub Kansil menegaskan, di era keterbukaan informasi dewasa ini, peran humas pemerintah harus merubah paradigma. Humas bukan lagi sebagai lembaga yang melakukan sensor berita dan anti kritik. Tapi, humas harus menganut prinsip keterbukaan, transparan dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Apalagi dengan hadirnya UU No.14 Tahun 2008 Ttentang Keterbukaan Infomrasi Publik (KIP) membawa konsekwensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi setiap WNI termasuk lembaga publik pemerintah maupun non pemerintah.

Disinilah tantangan humas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi. Khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk merubah perilaku pemberi informasi, dalam hal ini adalah pejabat publik, yang semula mereka “lebih senang” dilayani, kini dengan adanya UU KIP mereka harus melayani informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.

Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi mengatakan, maksud dan tujuan rakor tersebut, untuk meningkatkan penyampaian informasi secara optimal dan transparan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi.

Rakor Kehumasan ini menghadirkan, nara sumber utama Koordinator Tim Media Sekretariat Dewan Nasional KEK Kemenko Perekonomian Raja Hendrik Napitupulu ME. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung dan Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi. (tim/sulutonline).