7 Kepala Daerah Kabupaten Kota Terancam Tidak Terima Gaji 2015

Evaluasi RAPBD Kabupaten Minut diruang rapat BPKBMD SulutEvaluasi RAPBD Kabupaten Minut diruang rapat BPKBMD Sulut

Pemprov Desak Kabupaten Kota Segera Masukan RAPBD Untuk Dievaluasi

Manado
-Sebanyak 7 Kabupaten Kota di Sulut, didesak untuk segera memasukan RAPBD 2015 untuk dievaluasi tim Pemprov Sulut. Ke 7 daerah ini, di deadline hingga batas waktu tanggal 31 Desember 2014. Jika tidak, baik kepala daerah, maupun ketua dewan berikut anggotanya, akan dikenai sanksi administratif berupa tidak menerima gaji selama 6 (enam) bulan masa kerja.

Desakan ini menyusul turunnya, surat Mendagri Tjahjo Kumolo, yang diterima Pemprov Sulut melalui Biro Hukum Setdaprov Sulut. Kamis (11/12/2014). Surat bernomor 903/6865/SJ tersebut, bersifat “Segera” tertanggal 24 November 2014 kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua Dewan Provinsi dan kabupaten kota, perihal percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun anggaran 2015,

Dalam surat yang ditandatangi langsung Mendagri tersebut intinya menyebutkan, kepala daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD hingga tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan ha-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan per undang-undangan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 312 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014.

Sementara dari data Badan Pengelola Keuangan – Barang Milik Daerah (BPK-BMD) tercatat masih ada 7 kabupaten kota yang belum dilakukan evaluasi RAPBD. Mereka masing-masing, Kota Manado, Kotamobagu, Bolmut, Sangihe, Sitaro, Minahasa, Minsel. Sementara 8 kabupaten kota lainnya, sudah dilakukan evaluasi RAPBD dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk dilaksanakan.

“Untuk itu, kabupaten dan kota segera memasukan RAPBD, agar cepat selesai. Sebab kalau tidak, akan rugi sendiri,”ingat Wakil Gubernur (Wagub) DR Djouhari Kansil, Kamis (11/12/2014).

Ketua Tim Evaluasi Pemprov Sulut Christiano Talumepa SH, yang juga sebagai Asisten 3 Setdaprov Sulut, menyebutkan, prosesnya setelah RAPBD diketuk, kemudian diajukan ke Pemprov Sulut untuk dievaluasi. “Evaluasi itu menyangkut, asas legalitas,adminsitrasi, pendapatan dan belanja serta biaya. Kemudian, disetujui oleh gubernur untuk dilaksanakan,”terangnya.

Senada dengan itu, Ir Olvie Atteng Kepala BPK-BMD, menambahkan, kabupaten dan kota harus segera memasukan RAPBD untuk dilakukan evaluasi oleh tim. “Sampai hari ini, sudah 8 kabupaten dan kota. Masih ada 7 yang belum. Saat ini giliran Kabupaten Minahasa Utara yang dilakukan evaluasi,”terangnya disela-sela pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.(tim/sulutonline).