Ribuan Massa Aksi Nelayan Bitung Tuntut Janji Jokowi

Demo nelayan dan ABK serta karyawan pabrik ikan di kantor gubernurDemo nelayan dan ABK serta karyawan pabrik ikan di kantor gubernur

Manado-Ribuan massa aksi nelayan dan karyawan pabrik perikanan serta keluarga Anak Buah Kapal (ABK) asal Kota Bitung, Sulut, akhirnya turun Manado, Kamis (18/12/2014), melakukan aksi demo di kantor gubernur Sulut. Mereka mempersoalkan pemberlakuan Permen KP RI No 57 tahun2014 dan Permen KP RI no 58 tahun 2014 tentang tranship/ alih muatan tidak diperbolehkan lagi.

Dalam pernyataan sikap massa aksi yang tergabung dalam AKPN, HIPPBI, HIPKEN, ASPENAT, KNTI, HNSI, UPI dan dibacakan Djefry Sagune Ketua HIPKEN Bitung, mengatakan, Permen tersebut tidak merinci tegas dan jelas sehingga membingungkan aparat di tingkat bawah sebagai insitusi yang ditunjuk undang-undang memberikan iiin berlayar dan ijin laik operasi. Dampaknya, kapal-kapal angkut tidak diberangkatkan dan tidak diizinkan melakukan alih muatan dari kapal tangkap ke kapal angkut sehingga merugikan pengusaha dan anak buah kapal sebagai nelayan.

Efek lain, tambah Ketua AKPN Sulut Rudy Walukow SH, adalah akan terjadi kekurangan bahan baku bagi unit pengolahan, akhirnya perusahaan tutup dan PHK besar-besaran.

“Janji Jokowi sebelum menjadi Presiden akan memperhatikan nasib nelayan, mensejahterakan nelayan, ternyata janji-janji ini hanyalah slogan belaka, sorga telinga, buktinya sekarang ini kami nelaya tidak diberikan kesempatan untuk melaut, kami sengsara, kami nelayan di ambang kehancuran, nasib kami menjadi porak-poranda akibat aturan,”teriak Sagune seraya menyebutkan, sebanyak 10.000 karyawan akibat Permen tersebut dirumahkan, dan 7000 ABK tidak melaut.
 Ketua AKPN Sulut Rudy Walukow SH saat aksi demo di kantor gubernur
“Ingat, saat ini rata-rata nelayan, karyawan dan ABK sedang menghadapi persiapan Natal dan Tahun Baru. Mana janji Jokowi untuk sejahterakan nelayan?. Kami nelayan mau kerja untuk mencari makan, bukan mau mencuri. Kami mendukung pemberantasan ilegal fishing dan bukan pemberantasan nelayan! Laut bukan lagi tempat mencari makan nelayan, melainkan menjadi milik penguasa!. Setiap hari kami butuh ikan 1300 ton, dan ada 14 ribu tenaga kerja yang mengelola ikan terlantar,”tambah Basmi Said Ketua Unit Pengelolaan Ikan (UPI).

Kendati hanya sekitar satu jam berada di kantor gubernur, massa aksi damai ini merasa puas setelah adanya penjelasan dari Asisten 2 Drs Sanny Parengkuan, yang mengatakan bahwa gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), juga sudah menyurat dan menyampaikan keluhan warga Sulut saat demo pertama waktu lalu di Bitung pada Presiden Jokowi dan Menteri KP RI, Menko Bidang Kemaritiman dan Menpolkam.

“Isinya agar pemerintah pusat mempertimbangkan hal-hal terkait ijin berlayar dan menangkap ikan,”terang Parengkuan saat didampingi Kepala Dinas KP Sulut Ir Ronald Sorongan, Kepala Kesbangpol Gun Lapadengan, Kasat Pol PP Sulut Drs Roy Mewoh ketika menerima ribuan massa aksi.

"Mudah-mudahan dapat direspon oleh pimpinan di pusat, oleh ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Kemaritiman, Presiden dan Wakil Presiden serta kementerian terkait lainnya sehingga apa yang disampaikan bisa dikaji. Bersabarlah, kita tunggu jawaban surat gubernur tersebut,"katanya.

Massa aksi kemudian membubarkan diri setelah menyerahkan petisi pernyataan sikap, kemudian bergerak menuju dewan Sulut. (Baca berita terkait: Buntut Aksi Demo SHS Surati Menteri Susi, red )-(tim/sulutonline).